KLHK Sebut Luas Karhutla 2023 Menurun 14,49%

Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkapkan sepanjang Januari hingga Juni 2023 telah terjadi kebakaran hutan dan lahan seluas 50.570 hektare. Angka itu menurun 14,49 persen ketimbang periode yang sama pada 2022.

"Meskipun terjadi penurunan pada luas karhutla, hal ini harus terus diwaspadai bersama, sebagaimana prediksi BMKG, pada awal semester dua ini akan terjadi potensi El Nino pada level lemah hingga moderat," jelas  Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Thomas Nifinluri, Senin, 17 Juli 2023.

Berdasarkan data di laman Sipongi.menlhk.go.id, karhutla terbesar terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) seluas 5.211 hektare, Kalimantan Barat 4.172 hektare, dan Lampung 2.272 hektare. Kemudian, Sulawesi Tenggara 1.961 hektare, Maluku 1.953 hektare, Riau 1.860 hektare, Sulawesi Tengah 1.499 hektare dan NTB 1.413 hektare.

Thomas mengatakan salah satu tugas Menteri LHK dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan adalah melakukan tugas supervisi pengendalian karhutla di daerah.

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar telah menugaskan para pejabat Eselon I lingkup KLHK untuk melakukan pendampingan dan supervisi pengendalian karhutla di daerah, untuk wilayah Kalteng telah ditunjuk yaitu Dirjen KSDAE.

Thomas mengungkapkan KLHK telah memfasilitasi pemerintah daerah dalam menyinkronkan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan No. 216/PMK.07/2021 agar daerah dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran Dana Bagi Hasil - Dana Reboisasi (DBH-DR) untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan, terlebih pada tahun 2024 adalah batas akhir dari penggunaan DBH-DR bagi pemerintah kabupaten/kota.

“Ke depan, dalam waktu dekat, Indonesia akan menjadi host ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACC THPC) yang dalam tahun ini akan dilaunching bertepatan dengan Indonesia sebagai Keketuaan ASEAN," ujar Thomas

KLHK mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) yang terus mendukung dalam upaya mewujudkan Manggala Agni sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

"Saat ini, kami sedang mempersiapkan anggota Brigade Pengendalian Karhutla-Manggala Agni untuk mengikuti tes PPPK yang akan mengubah status kepegawainya sebagai bagian dari ASN," jelas Thomas.

Thomas mengharapkan dukungan dari Kemenko Polhukam untuk melakukan revitalisasi sarpras dalkarhutla. Revitalisasi sarpras pengendalian karhutla menjadi sangat penting untuk menjaga wilayah rawan dari kejadian karhutla.

Salah satu upaya untuk menekan kejadian karhutla di Indonesia yakni dengan melaksanakan operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC). Koordinator Laboratorium pengelolaan TMC BRIN Budi Harsoyo menyatakan, teranyar operasi TMC akan dilaksanakan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Sebelumnya operasi TMC telah dimulai sejak April 2023. Pertama, TMC diselenggarakan di Riau, NTT, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat dan Jambi.

Budi menyatakan, operasi TMC yang dilakukan di beberapa wilayah menunjukkan hasil yang positif. Misalny saja di wilayah Kalimantan Barat, di mana TMC dilaksanakan pada 28 Juni hingga 6 Juli 2023 lalu. Secara keseluruhan, perbandingan tinggi muka air tanah (TMAT) pada 27 Juni 2023 sebelum kegiatan dan 6 Juli 2023 setelah kegiatan terpantau seluruh stasiun TMAT mengalami peningkatan.

"Jumlah hotspot di Provinsi Kalimantan Barat saat kegiatan TMC berkurang dan dapat dipertahankan 0 hingga saat ini," jelas Budi.

Ia juga menjelaskan bahwa TMC memang sebaiknya dilakukan saat sebelum musim kemarau mencapai puncak. "Karena jika dilaksanakan di puncak musim kemarau maka akan menemui tantangan, terutama dalam ketersediaan awan layak semai sebagai sasaran utama TMC," ungkap dia.