Dewan Pers Sebut Regulasi Hak Cipta Jurnalistik Tengah Dibahas

Jakarta: Dewan Pers menjelaskan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) soal Publisher Rights atau regulasi hak cipta jurnalistik tengah dibahas. Dewan Pers telah menyampaikan sejumlah masukan dalam payung hukum tersebut dari sejumlah organisasi media massa. 

"Dalam catatannya sudah diserahkan sepenuhnya maka layaknya mendorong pemerintah kalau tidak ada catatan lagi segera menerbitkan Perpres terkait Publisher Right," ujar Wakil Ketua Dewan Pers Muhamad Agung Dharmajaya usia melakukan audiensi pengurus Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) tentang Publisher Rights, di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Juli 2023. 

Agung menekankan regulasi ini harus segera disahkan agar bisnis media konvensional tidak terdisrupsi dengan kehadiran platfrom digital, seperti Facebook hingga Google. Ia menargetkan dalam waktu dekat ini telah mendapat penjelasan dari pemerintah.

"Dalam hitungan Juli ini kita sudah mendapatkan kejelasan. Artinya, kalau tadi belum mari diselesaikan ayo segera. Kalau menjadi hambatan ya sudah kita selesaikan, ini menjadi penting. Karena kita menjadi bagian yang terlibat," jelasnya.

Ketua AMSI Wenseslaus Manggut berharap Dewan Pers memberikan perkembangan secara jelas mengenai pembahasan Perpres Publisher Rights. Ia khawatir jika semakin lama disahakan, akan membuat regulasi tersebut tidak lagi relevan untuk diterapkan. 

"Jadi perkembangannya cepat sekali, namun regulasi yang kita susun 3 tahun lalu gak selesai. Kita perlu tanya, kita perlu push regulasi ini cepat. Sebelum kehilangan relevansinya dengan perkembangan yang terlalu cepat itu," bebernya.