Prabowo Diyakini Tetap Tegas Jaga Kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan

Jakarta: Pengamat sekaligus Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menanggapi kritik media asing asal Inggris, The Economist, yang menyebut Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto seolah mengesampingkan kedaulatan di Laut China Selatan setelah penandatanganan joint development dalam bidang maritim. Fahmi menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak berdasar.

“Padahal, kenyataannya, Indonesia selalu menegaskan bahwa Laut China Selatan adalah wilayah yang penuh dengan sengketa, dan Indonesia tetap konsisten menjaga kedaulatan dan hak berdaulatnya dengan tegas berdasarkan UNCLOS 1982,” ujar Fahmi yang dikutip Jumat 6 Desember 2024.

Baca juga: Kemenlu Tegaskan, CoC Bukan Penyelesaian Sengketa Wilayah di Laut China Selatan


Menurut Fahmi, pendekatan Presiden Prabowo terhadap China sebagai salah satu kekuatan besar di kawasan bukan berarti mengorbankan prinsip kedaulatan Indonesia. Sebaliknya, pendekatan ini bertujuan membangun hubungan yang konstruktif sekaligus menghindari ketegangan yang tidak perlu.

Lebih jauh, Fahmi menilai bahwa pendekatan Prabowo menunjukkan kemampuan Indonesia untuk tetap relevan dalam percaturan politik global yang semakin kompleks. Strategi ini, katanya, menjadi kunci untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah tantangan diplomasi regional maupun internasional.

Sebagai negara yang berpegang teguh pada kebijakan luar negeri bebas aktif, Fahmi menjelaskan bahwa Indonesia menghadapi tantangan diplomatik yang sangat kompleks di bawah kepemimpinan Prabowo. Kunjungan luar negeri pertama Presiden Prabowo, menurutnya, menunjukkan keseriusan untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.

Fahmi juga menilai bahwa diplomasi yang dilakukan Prabowo tetap berfokus pada menjaga kedaulatan negara, memperkuat hubungan konstruktif dengan berbagai pihak, dan beradaptasi dengan perubahan global.

“Sebagai pemimpin baru, Prabowo tentu akan terus belajar dan menyesuaikan kebijakan luar negerinya, dan ini adalah bagian dari dinamika pemerintahan yang harus dihargai,” tegas Fahmi.