PM Prancis Ungkap Kemungkinan Bertahan dari Mosi Tidak Percaya

Paris: Perdana Menteri Prancis Michel Barnier mengatakan bahwa dirinya ‘mungkin’ dapat bertahan dari mosi tidak percaya di pemerintahan minoritasnya. 

Partai-partai oposisi telah mengajukan mosi untuk menggulingkan mantan negosiator Brexit tersebut setelah Barnier menggunakan kekuasaan khusus untuk memaksakan anggaran tanpa pemungutan suara.

Dalam wawancara dengan saluran televisi Prancis, Barnier menyampaikan pembelaannya di hadapan publik, dengan mengatakan bahwa ia tetap terbuka untuk pembicaraan anggaran dengan partai-partai oposisi meskipun secara luas diprediksi akan kalah dalam pemungutan suara.

Ia juga berusaha menjauhkan diri dari ketidakstabilan politik yang sedang berlangsung di Prancis, dengan mengatakan bahwa ia tidak bersalah.

Perdana Menteri Prancis tersebut juga menolak gagasan bahwa Presiden Emmanuel Macron harus mengundurkan diri untuk membuka blokir krisis negara saat ini, dengan menyebutnya sebagai jaminan stabilitas.

"Bagi saya, ini bukan masalah kelangsungan hidup politik. Saya telah berada di kantor ini selama tiga bulan. Saya tiba di sana pada tanggal 5 September, sambil berkata pada diri sendiri bahwa saya bisa pergi keesokan paginya," kata Barnier dalam wawancara dengan saluran televisi TF1 dan France 2.

"Ini adalah pertama kalinya sejak tahun 1958 tidak ada suara mayoritas sama sekali. Tidak mungkin ada suara mayoritas di antara tiga kelompok besar. Saya tahu bahwa ini adalah situasi yang rapuh dan sementara,” lanjut dia, dikutip dari BBC, Rabu, 4 Desember 2024.

Prancis telah dilanda ketidakpastian politik sejak Macron mengadakan pemilihan umum dadakan pada musim panas yang mengakibatkan parlemen yang tidak memiliki mayoritas mutlak.

Sementara aliansi sayap kiri memenangkan sebagian besar kursi, Macron menunjuk Barnier yang konservatif dalam upaya untuk memulihkan stabilitas. Namun, pemerintahannya terus-menerus dirusak karena tidak memiliki mayoritas.

Pada Senin, Barnier memilih untuk mendorong reformasi kontroversial terhadap jaminan sosial dengan menerapkan keputusan presiden setelah gagal mendapatkan dukungan yang cukup untuk langkah-langkah tersebut.

RUU anggaran tersebut berupaya memberikan kenaikan pajak dan pemotongan belanja sebesar 60 miliar euro. Namun, Barnier terpaksa menyerah pada perubahan yang dituntut oleh para kritikus karena kurangnya mayoritas parlemen.

Ia sekarang diharapkan menjadi perdana menteri yang paling singkat masa jabatannya di Republik Kelima Prancis, dengan blok sayap kiri di Majelis Nasional, serta sayap kanan, diprediksi akan mendukung mosi terhadapnya. Jika ia tidak lolos dalam pemungutan suara, ia akan tetap menjabat sebagai perdana menteri sementara hingga Macron mengumumkan pemerintahan baru.

Sementara Macron dilaporkan telah mulai mempertimbangkan pilihannya untuk perdana menteri berikutnya, prosesnya bisa memakan waktu berminggu-minggu, seperti yang terjadi pada musim panas.

Baca juga:  Prancis dalam Jurang Keruntuhan Pemerintah Akibat Perlawanan Oposisi