Menteri Wihaji Dorong Penguatan KB Pascapersalinan demi Wujudkan Keluarga Berkualitas

Jakarta: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN, Wihaji, mendorong penguatan program Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan. Langkah ini dinilai strategis dalam membantu pasangan suami istri mengatur jarak kelahiran, sekaligus menjaga kesehatan ibu dan kesejahteraan keluarga.

"Semangatnya itu memastikan kesehatan mental, kesehatan ekonomi, dan kesehatan reproduksinya baik-baik saja," ujar Wihaji dalam keterangannya dikutip dari Media Indonesia, Selasa, 27 Oktober 2026.
 

Wihaji menjelaskan layanan KB pascapersalinan diberikan sejak ibu melahirkan hingga kurun waktu 42 hari setelahnya. Layanan ini mencakup berbagai pilihan jenis kontrasepsi, mulai dari suntik, implan, alat kontrasepsi dalam rahim (IUD), hingga metode operasi wanita (MOW) yang dapat disesuaikan dengan kondisi medis ibu.

Guna mengoptimalkan cakupan program tersebut, Kemendukbangga/BKKBN kini memfokuskan perluasan akses pelayanan. Khususnya di wilayah-wilayah dengan tingkat kebutuhan tinggi.

"Oleh karena itu, Kemendukbangga/BKKBN mendorong perluasan akses KB pascapersalinan dengan memprioritaskan wilayah yang memiliki kebutuhan pelayanan tinggi, sekaligus mengajak suami berperan aktif dalam perencanaan keluarga agar keputusan penggunaan kontrasepsi menjadi tanggung jawab bersama," tegas Wihaji.


Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji. Foto: Dok. Metrotvnews.com.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025, angka kelahiran total atau Total Fertility Rate (TFR) Indonesia berada di posisi 2,13 anak per perempuan. Wihaji menilai pelaksanaan program KB harus terus disesuaikan dengan dinamika kondisi demografi di tiap daerah.

Ia menggarisbawahi bahwa perencanaan keluarga yang matang merupakan fondasi mendasar bagi pembangunan kualitas manusia dan generasi mendatang.

"KB pascapersalinan adalah kunci awal untuk mengatur dan mengendalikan angka kelahiran, yang berarti titik awal untuk melaksanakan keluarga berencana," kata Wihaji.

Kemendukbangga/BKKBN terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan berbagai instansi, seperti Kementerian Kesehatan, TNI, hingga Polri, demi memperluas edukasi dan kualitas pelayanan kesehatan keluarga secara nasional.