Presiden Prabowo bakal Cabut Konsesi Tambang Mangkrak Lebih dari 2 Tahun

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencabut izin usaha pertambangan (IUP) yang tidak beroperasi lebih dari dua tahun. Langkah ini untuk menertibkan konsesi yang dibiarkan menganggur.

"Saya memberi instruksi kepada Menteri ESDM, ya kan, lebih dari dua tahun tidak ada aktivitas nyata, cabut," kata Prabowo saat berpidato dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026.

Menurut Prabowo, sejumlah izin justru dimanfaatkan untuk kepentingan spekulasi, bukan untuk menjalankan kegiatan usaha dan menghasilkan nilai ekonomi bagi negara. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh sembarangan memberikan konsesi karena setiap keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam menyangkut kepentingan masyarakat.

"Kita harus teliti. Yang kita percayakan konsesi itu dia benar punya kemampuan atau tidak untuk menjalankan? Masalahnya, banyak konsesi kita berikan puluhan tahun tidak dikerjakan. Inilah yang sedang kita tertibkan," kata Prabowo. 

Presiden mengungkap temuan adanya lahan konsesi yang mangkrak selama 28 tahun di wilayah Maluku. Prabowo mengatakan telah meminta kepastian dari pihak Jepang, termasuk perusahaan Inpex, mengenai kelanjutan pengembangan proyek tersebut.

Saat melakukan kunjungan ke Jepang, Prabowo bertanya langsung kepada pihak terkait apakah mereka masih berminat melanjutkan proyek. Ia menegaskan, pemerintah akan mengambil langkah pencabutan jika konsesi tersebut tidak lagi akan dikembangkan, mengingat masyarakat Indonesia masih membutuhkan manfaat dari pengelolaan sumber daya alam.

"Saya tanya dengan baik-baik, Yang Mulia, apa pihak Jepang, pihak Inpex masih tertarik mengerjakan? Kalau tidak, ya terpaksa kami harus mencabut, karena rakyat kami sangat membutuhkan. Rakyat kami masih banyak yang hidupnya susah," kata Prabowo.


Ilustrasi. Foto: dok. Antara. 

Selain menertibkan konsesi mangkrak, Prabowo mengungkapkan adanya laporan lima wilayah konsesi yang memiliki cadangan terbukti senilai Rp5.400 triliun atau setara USD300. Pemerintah berkomitmen mengelola potensi raksasa tersebut menjadi kegiatan ekonomi yang produktif di lapangan.

"Jangan terlalu cepat tepuk tangan, karena kekayaan itu masih di bawah tanah. Tapi yang saya maksud adalah negara kita sangat kaya," kata Prabowo.