Guterres Serukan Pemulangan Rohingya secara Bermartabat di KTT ASEAN-PBB

Sekjen PBB Antonio Guterres. (Anadolu Agency)

Guterres Serukan Pemulangan Rohingya secara Bermartabat di KTT ASEAN-PBB

Willy Haryono • 16 November 2026 14:13

Manila: Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyerukan pertanggungjawaban atas pelanggaran berat terhadap etnis Rohingya serta pemenuhan syarat pemulangan mereka secara aman, sukarela, bermartabat, dan berkelanjutan.

Seruan tersebut disampaikan hampir satu dekade setelah pengusiran paksa massal komunitas Rohingya dari Myanmar.

Dalam KTT ke-16 ASEAN-PBB pada Senin, 16 November 2026, Guterres mengatakan dunia saat ini menghadapi berbagai tekanan, mulai dari konflik yang berkecamuk, perubahan iklim yang tidak terkendali, meningkatnya kebutuhan kemanusiaan, krisis biaya hidup, hingga kenaikan tarif dan harga energi.

Ia juga menyoroti dampak regional konflik Rusia-Ukraina, termasuk situasi di Laut Hitam, serta krisis di Timur Tengah, khususnya gangguan di Selat Hormuz dan Laut Merah.

Guterres menegaskan kembali komitmen tanpa syarat PBB untuk membela hak dan kebebasan navigasi dalam segala situasi.

"Dunia yang semakin multipolar membutuhkan sistem multilateral yang secara efektif mendukung dan mewakili kekuatan ekonomi dan politik yang terus berkembang seperti negara-negara Anda," ujarnya, seperti dikutip dari Anadolu.

Ia menyerukan penguatan sistem keuangan global agar mampu melindungi negara-negara berkembang dari guncangan ekonomi berulang. Guterres juga mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB dan lembaga-lembaga keuangan internasional, serta peningkatan dukungan bagi negara-negara rentan terhadap perubahan iklim untuk membangun ketahanan bencana dan menjalankan transisi energi yang berkeadilan menuju energi terbarukan.

Menurut Guterres, perdamaian dibutuhkan di berbagai wilayah, mulai dari Gaza dan Yaman hingga kawasan Timur Tengah yang lebih luas, Ukraina, Sudan, dan wilayah lainnya.

Ia mengapresiasi upaya ASEAN, termasuk kemajuan perundingan kode etik di Laut China Selatan serta peran organisasi tersebut dalam membantu mempertahankan gencatan senjata antara Kamboja dan Thailand.

Soroti Krisis Myanmar dan Rohingya

Guterres juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas krisis yang terus berlangsung di Myanmar. Ia menilai penderitaan masyarakat di negara tersebut telah mencapai tingkat yang sangat besar.

Ia mendesak seluruh pihak melindungi warga sipil, mematuhi hukum internasional, serta menjamin akses bantuan kemanusiaan yang aman, berkelanjutan, dan tanpa hambatan.

Terkait Rohingya, Guterres mengatakan komunitas tersebut masih menantikan pertanggungjawaban atas pelanggaran berat yang mereka alami serta terpenuhinya kondisi untuk pemulangan yang aman, sukarela, bermartabat, dan berkelanjutan.

"Hingga kondisi tersebut terpenuhi, negara-negara memiliki kewajiban untuk melindungi mereka yang melarikan diri dari kekerasan dan penganiayaan," katanya.

PBB, lanjut Guterres, akan terus mendukung implementasi Konsensus Lima Poin ASEAN dan penyelesaian politik yang inklusif serta dipimpin Myanmar.

Penyelesaian tersebut, menurut dia, harus mengatasi akar permasalahan krisis, mengakhiri kekerasan di seluruh wilayah Myanmar, menjamin pembebasan segera dan tanpa syarat seluruh orang yang ditahan secara sewenang-wenang, serta memastikan rakyat Myanmar dapat menggunakan hak-haknya secara bebas dan damai.

Sementara itu, dalam pidato pembukaannya, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menyoroti luasnya kerja sama ASEAN dan PBB di berbagai bidang.

Kerja sama tersebut mencakup perdamaian dan keamanan, termasuk pemberantasan perdagangan manusia, penipuan daring, serta peredaran narkoba ilegal. Kedua pihak juga bekerja sama dalam misi pemeliharaan perdamaian dan menjaga Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir.

Bidang lainnya meliputi fasilitasi perdagangan, pengembangan jaringan listrik ASEAN atau ASEAN Power Grid, pengelolaan mineral berkelanjutan, ketahanan pangan, penanggulangan bencana, dan aksi iklim.

Baca juga: Myanmar Sebut 309 Ribu Pengungsi Rohingya di Bangladesh Penuhi Syarat untuk Pulang

(Willy Haryono)