Tebing setinggi tujuh meter longsor dan menutup jalur utama penghubung Garut menuju Pameungpeuk. (MI)
27 Kabupaten/Kota di Jabar Siaga Darurat Bencana hingga April 2027
Roni Kurniawan • 17 November 2026 10:18
Bandung: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi periode 2026/2027 di seluruh wilayah Jawa Barat. Kebijakan tersebut mencakup 27 kabupaten/kota sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana selama musim hujan.
Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.650-BPBD/2026 yang ditandatangani Dedi Mulyadi pada 2 November 2026. Status siaga darurat tersebut berlaku selama enam bulan, mulai 1 November 2026 hingga 30 April 2027.
Dalam keputusan tersebut, seluruh wilayah administratif Jawa Barat ditetapkan masuk dalam cakupan siaga darurat bencana. Wilayah itu terdiri atas 18 kabupaten dan sembilan kota.
"Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan seluruh 27 kabupaten/kota masuk dalam cakupan status siaga darurat bencana. Wilayah tersebut terdiri dari 18 kabupaten dan sembilan kota," demikian keterangan Dedi Mulyadi dalam keputusan gubernur yang dikutip pada Selasa, 17 November 2026.
Sebanyak 18 kabupaten yang masuk dalam cakupan kebijakan tersebut meliputi Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, dan Tasikmalaya.
Sementara itu, sembilan kota yang turut ditetapkan dalam status siaga darurat tersebut meliputi Bandung, Banjar, Bekasi, Bogor, Cimahi, Cirebon, Depok, Sukabumi, dan Tasikmalaya.
Penetapan status siaga darurat ini mencakup sejumlah ancaman bencana hidrometeorologi yang berpotensi terjadi di wilayah Jawa Barat selama periode 2026/2027.
"Status siaga darurat bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi serta tanah longsor di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026/2027 yang selanjutnya disebut Status Siaga Darurat Bencana, meliputi seluruh daerah tersebut," sambung Dedi.
Jenis bencana yang menjadi perhatian meliputi banjir, banjir bandang, tanah longsor, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, dan abrasi. Pemerintah daerah memiliki masa siaga selama enam bulan untuk mempersiapkan langkah penanganan terhadap berbagai potensi ancaman tersebut.

Seorang warga menunjukkan tanah longsor yang mengancam pemukiman rumah warga di Kampung Genteng, Desa Tanjungjaya, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026). ANTARA/HO-BPBD Garut
"Status Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 1 November 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2027," demikian bunyi keputusan tersebut.
Selain menetapkan masa berlaku dan wilayah cakupan, keputusan gubernur itu juga mengatur sumber anggaran untuk mendukung penanganan status siaga darurat bencana.
Pembiayaan dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat maupun sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Pembiayaan yang diperlukan untuk penanganan Status Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum kedua, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ungkap Dedi.