Kritik Dinilai Harus Taat Asas dan Berpandu Pancasila

Jakarta: Upaya menjaga etika dan nilai dalam menyampaikan kritik di tengah dinamika politik saat ini dinilai penting. Kritik sejatinya merupakan pilar demokrasi yang esensial, namun penyampaiannya harus tetap taat pada asas dan dipandu oleh ideologi negara guna menjaga kualitas demokrasi Indonesia.

“Sekarang ini banyak orang yang berjuang atas nama keadilan tetapi dilakukan secara tidak adil. Berjuang demokrasi tetapi dengan cara yang tidak demokratis. Mengusung nilai tetapi dengan cara yang tidak bernilai,” ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham di Jakarta, dikutip melalui keterangan tertulis, Selasa, 17 Maret 2026.
 

Idrus menyatakan bahwa sikap kritis dalam proses demokratisasi sejatinya harus dijalankan atas dasar komitmen kebangsaan demi kemajuan Indonesia. Menurutnya, setiap kritik wajib berlandaskan pada falsafah Pancasila dan aturan perundang-undangan, serta disampaikan secara rasional, objektif, logis, dan faktual tanpa didorong kepentingan tersembunyi.

Pernyataan ini mencuat menyusul pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengaku telah mengantongi data intelijen mengenai pihak-pihak yang membiayai narasi kritik tertentu. Idrus pun menyoroti kemungkinan adanya komitmen politik di balik aliran dana kepada pihak tertentu dalam ruang publik yang berpotensi merusak objektivitas penilaian terhadap kinerja pemerintah.

“Sikap kritis dalam proses demokratisasi sejatinya dijalankan atas dasar komitmen kebangsaan untuk kemajuan Indonesia, taat asas, dipandu oleh ideologi dan falsafah Pancasila serta aturan perundang-undangan, juga rasional, objektif, logis, dan faktual,” tegas Idrus.


Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham. Foto: Metrotvnews.com/Fachri Audhia Hafiez.

Meski mendorong adanya ketegasan nilai, Idrus mengingatkan pemerintah agar tidak bersikap represif. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk menyadari bahwa Indonesia adalah rumah bersama yang harus dirawat dengan kejujuran. 

Selain itu, dia juga memberi catatan agar komunikasi politik para pembantu presiden diperkuat. Sehingga program strategis pemerintah dapat dipahami masyarakat secara komprehensif tanpa terdistorsi narasi kebencian.

“Secara faktual narasi yang dibangun dalam komunikasi politik para pembantu presiden, lebih khusus juru bicara presiden, untuk menjelaskan secara komprehensif dan terintegrasi program pemerintah belum maksimal,” kata Idrus.