Perang Iran Picu Krisis Energi, Ini Upaya 6 Negara untuk Hemat BBM

Jakarta:  Konflik di Iran yang telah bergejolak selama sebulan terakhir memicu krisis energi global yang berkepanjangan. Ketegangan yang bermula dari serangan Israel dan Amerika Serikat (AS) pada 28 Februari 2026 ini memaksa Teheran mengambil langkah drastis dengan memblokade Selat Hormuz.

Selat Hormuz sendiri merupakan jalur pelayaran sempit yang sangat vital antara Teluk Persia dan Teluk Oman. Menurut data dari Joint Maritime Information Centre, wilayah ini merupakan titik nadi utama bagi distribusi energi dunia yang melayani pengiriman seperlima dari total pasokan minyak global.

Langkah blokade tersebut berdampak langsung pada pasar energi internasional, menyebabkan harga minyak mentah melonjak tajam hingga menembus angka di atas USD100 per barel.

Menyikapi kondisi tersebut, sejumlah negara mulai menerapkan berbagai strategi mitigasi guna meredam dampak kelangkaan pasokan minyak, terutama karena konflik tersebut belum menunjukkan tanda-tanda deeskalasi. Berikut adalah daftar langkah strategis yang diambil oleh negara-negara tersebut:
 

Pakistan: Kontijensi Pasokan dan Efisiensi Energi

Pakistan bergerak cepat menyiapkan serangkaian langkah kontijensi untuk mengamankan pasokan bahan bakar.

Melansir media Pakistan Dawn pada 5 Maret 2026, Pakistan State Oil (PSO) telah meluncurkan tender impor bensin dan diesel di luar jalur Selat Hormuz sebagai tindakan pencegahan. Pemerintah juga secara resmi meminta Arab Saudi untuk menyediakan jalur pasokan minyak alternatif melalui pelabuhan Yanbu di Laut Merah.

Di sisi harga, revisi harga bahan bakar yang sebelumnya dilakukan dua minggu sekali kini diubah menjadi mingguan. Pemerintah juga mempertimbangkan kebijakan work from home secara wajib di sektor publik maupun swasta guna menekan konsumsi bahan bakar.
 

Vietnam: Akselerasi Bahan Bakar Etanol dan WFH

Vietnam termasuk negara yang paling terdampak akibat ketergantungannya yang tinggi pada impor energi dari Timur Tengah.

Berdasarkan laporan Reuters pada 20 Maret 2026, sejak konflik dimulai, harga bensin di Vietnam melonjak 50% dan diesel naik 70%.

Sebagai respons, Perdana Menteri Pham Minh Chinh menandatangani arahan untuk mempercepat penggunaan bensin campuran etanol E10 — memajukan target semula dari 1 Juni menjadi bulan April. Pemerintah juga mendorong insentif kendaraan listrik, pengembangan energi terbarukan, dan penghapusan lampu pijar 20–60 watt mulai kuartal ketiga 2026.

Kementerian Perdagangan Vietnam juga menyerukan agar perusahaan mendorong karyawannya bekerja dari rumah demi menghemat konsumsi bahan bakar.

Di sisi distribusi, pemerintah memperketat pengawasan terhadap penimbunan dan spekulasi harga, serta mewajibkan pedagang besar memenuhi kewajiban cadangan minimum.
 

Sri Lanka: Kuota BBM Mingguan Berbasis QR Code

Sri Lanka memberlakukan sistem kuota bahan bakar mingguan menggunakan kode QR untuk semua kendaraan.

Melansir Anadolu Agency pada 16 Maret 2026, Aaokasi mingguan ditetapkan sebesar 15 liter untuk mobil, 5 liter untuk sepeda motor, 15 liter untuk bajaj, dan 60 liter untuk bus. Kendaraan tanpa kode QR yang terdaftar tidak akan dilayani di SPBU.

Langkah ini bertujuan mencegah penimbunan dan memastikan distribusi yang adil.

Meski demikian, sistem ini memicu antrean panjang di berbagai SPBU pada hari pertama pelaksanaannya. Asosiasi dokter pemerintah (GMOA) turut menyuarakan keberatan, menyebut kuota 15 liter per minggu tidak mencukupi bagi tenaga medis yang harus bepergian sewaktu-waktu untuk menangani kedaruratan.

Sri Lanka pada 16 Maret 2026 dilaporkan memiliki cadangan diesel untuk 33 hari dan bensin untuk 27 hari. Pemerintah juga memperluas upaya diplomatik untuk mengamankan pasokan tambahan dari India, Rusia, dan Tiongkok.
 

Baca Juga: Presiden Prabowo Targetkan Indonesia Produksi Biodiesel B50 Tahun Ini

 

Filipina: Darurat Energi Nasional

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menetapkan status darurat energi nasional pada 25 Maret 2026, menyusul situasi yang ia sebut sebagai "ancaman nyata" bagi ketahanan energi negara.

Deklarasi yang berlaku selama satu tahun ini memberikan wewenang khusus kepada pemerintah untuk melakukan pengadaan bahan bakar secara langsung, termasuk pembayaran uang muka kontrak jika diperlukan.

Sebagai bagian dari respons darurat, sebuah komite khusus dibentuk untuk mengawasi distribusi bahan bakar serta kebutuhan pokok seperti pangan dan obat-obatan. Pemerintah juga mempertegas sanksi terhadap praktik penimbunan dan manipulasi harga di pasar.

Langkah mitigasi lainnya mencakup pemberian subsidi sebesar 5.000 peso kepada pengemudi ojek motor dan pekerja transportasi umum, serta penyediaan layanan bus gratis bagi pelajar dan pekerja di beberapa kota besar. 

Selain itu, sejak 9 Maret, sejumlah instansi di bawah cabang eksekutif mulai menerapkan kebijakan empat hari kerja dalam seminggu.

Marcos juga menginstruksikan seluruh lembaga pemerintah untuk menghemat konsumsi listrik dan biaya bahan bakar sebesar 10 hingga 20 persen.

"Perjalanan dan kegiatan pemerintah yang tidak mendesak, seperti studi banding, kegiatan pembinaan tim (team building), atau pertemuan yang bisa dilakukan secara daring, kini dilarang untuk sementara waktu," tegasnya.

Mengutip Al-Jazeera, Sekretaris Energi Sharon Garin menyatakan pada 24 Maret 2026 bahwa Filipina saat ini masih memiliki cadangan bahan bakar untuk sekitar 45 hari. Pemerintah tengah berupaya mengamankan tambahan 1 juta barel minyak dari berbagai sumber, baik dari dalam maupun luar kawasan Asia Tenggara.
 

Korea Selatan: Rotasi Berkendara dan Penundaan Penutupan PLTU Batu Bara

Korea Selatan, yang mengimpor sekitar 70% kebutuhan minyak mentahnya dari Timur Tengah, memberlakukan sistem rotasi berkendara lima hari bagi sektor publik.

Mengutip Korean Times pada 25 Maret 2026, Di bawah aturan ini, pengemudi kendaraan berbahan bakar bensin di instansi pemerintah wajib tidak berkendara satu hari per minggu sesuai angka terakhir pelat nomor kendaraan mereka. Kebijakan ini mencakup lebih dari 20.000 institusi dan diperkirakan berdampak pada 1,5 juta kendaraan, menghemat sekitar 3.000 barel bahan bakar per hari.

Melansir Reuters, Menteri Keuangan Koo Yun-cheol pada 30 Maret 2026 menyatakan bahwa jika harga minyak mentah menembus kisaran USD120–130 per barel, pembatasan berkendara bisa diperluas ke sektor swasta — yang akan menjadi kebijakan serupa pertama sejak Perang Teluk 1991.

Selain itu, pemerintah menunda rencana penutupan tiga pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara yang dijadwalkan tutup tahun ini, yaitu Hadong Unit 1, Boryeong Unit 5, dan Taean Unit 2. Keputusan ini diambil demi mengamankan pasokan listrik di tengah krisis, meski berarti mengorbankan komitmen Korea terhadap penghapusan batu bara sebelum 2040.
 

Mesir: Jam Malam Operasional

Mesir mengambil langkah yang lebih drastis dengan memerintahkan penutupan toko, restoran, pusat perbelanjaan, dan kafe mulai pukul 21.00 pada hari kerja, dan pukul 22.00 pada hari Kamis dan Jumat.

Melansir media Arab Saudi, Asharq Al Awsat, kebijakan jam malam yang diumumkan Perdana Menteri Mostafa Madbouly ini diberlakukan selama satu bulan sebagai upaya menekan tagihan energi nasional yang melonjak drastis.

Madbouly mengungkapkan bahwa sebelum konflik, tagihan energi bulanan Mesir mencapai USD560 juta. Kini, untuk jumlah yang sama, Mesir harus membayar USD1,65 miliar. 

Sebelumnya pada awal Maret, Mesir juga telah menaikkan harga bahan bakar domestik lebih dari 30%. Kondisi ini diperparah oleh pengalihan rute pengiriman dari Terusan Suez, yang turut memangkas pendapatan devisa vital bagi Kairo.