Indonesia dan PBB Bahas Masa Depan Multilateralisme saat Peringati 80 Tahun PBB

Jakarta: Pemerintah Indonesia bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membahas masa depan kerja sama multilateral di tengah upaya reformasi sistem organisasi global tersebut yang kini memasuki usia 80 tahun.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam seminar bertajuk “The UN at 80: Shaping the Future of Multilateralism” yang diselenggarakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bersama Kantor Perwakilan PBB di Indonesia di Jakarta.

Kegiatan ini mempertemukan lebih dari 120 pemangku kepentingan, termasuk negara-negara anggota PBB, mitra pembangunan, pembuat kebijakan, akademisi, perwakilan kementerian, serta pimpinan lembaga PBB untuk mendiskusikan bagaimana organisasi internasional tersebut dapat merespons tantangan global secara lebih efektif.

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Duta Besar Tri Tharyat, menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kerja sama internasional di tengah lanskap global yang semakin kompleks.

“Bagi Indonesia, PBB yang efektif, inklusif, dan relevan dengan tujuan yang diembannya tetap menjadi hal yang sangat penting. Bukan karena multilateralisme tanpa keterbatasan, tetapi karena skala dan kompleksitas tantangan saat ini menjadikan pendekatan kolektif semakin diperlukan,” ujar Tri dalam sambutannya melalui keterangan tertulis yang diterima Metrotvnews.com, Kamis, 12 Maret 2026.

Saat ini, PBB tengah menjalankan reformasi struktural melalui UN80 Initiative, sebuah agenda pembaruan organisasi yang diluncurkan oleh Sekretaris Jenderal PBB António Guterres.

Inisiatif tersebut bertujuan memperkuat efektivitas sistem PBB dengan meningkatkan efisiensi operasional, meninjau kembali ribuan mandat yang telah ada, serta memperbarui cara kerja organisasi dalam menjalankan berbagai misi di bidang perdamaian, pembangunan, kemanusiaan, dan hak asasi manusia.

Koordinator Residen PBB di Indonesia, Gita Sabharwal, mengatakan bahwa kerja sama internasional tetap menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan global yang semakin kompleks.

“Di tengah meningkatnya ketidakpastian global, PBB tetap menjadi platform penting untuk dialog, kerja sama, dan aksi bersama. Inisiatif UN80 bertujuan memastikan bahwa PBB terus berkembang agar dapat melayani masyarakat di seluruh dunia dengan lebih baik—bekerja lebih efektif, lebih terpadu, dan memberikan dampak yang lebih besar,” ujar Sabharwal.

Selain sesi pembukaan, seminar tersebut juga menghadirkan diskusi panel yang menampilkan Direktur Regional Asia-Pasifik dari UN Development Coordination Office David McLachlan-Karr, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Multilateral Kementerian Luar Negeri Masni Eriza, serta Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia Philips Jusario Vermonte.

Para panelis membahas bagaimana agenda reformasi UN80 dapat memperkuat kemampuan sistem PBB dalam merespons krisis global, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta menghasilkan dampak yang lebih nyata di tingkat negara.

Para peserta juga mendiskusikan peran Indonesia dalam memajukan kerja sama multilateral serta berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi sistem internasional dalam beradaptasi dengan perubahan dunia yang berlangsung sangat cepat.

Seminar “The UN at 80: Shaping the Future of Multilateralism” merupakan bagian dari rangkaian konsultasi global yang dilakukan PBB menjelang penyelesaian proses reformasi UN80 yang ditargetkan rampung pada 2026.