Dukung Asta Cita, Golkar Dorong Reforma Agraria Berkeadilan

Jakarta: Partai Golkar memastikan komitmen mendorong reforma agraria dan keadilan distribusi tanah. Ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Komitmen tersebut mengemuka dalam Seminar Reforma Agraria dan Keadilan Distribusi Tanah untuk Mewujudkan Asta Cita yang digelar di Aula Lantai 1 Graha Golkar, Jakarta, pada Jumat, 12 Desember 2025.

Seminar yang diselenggarakan oleh Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reforma Agraria DPP Partai Golkar ini dihadiri Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar M. Sarmuji, Bendahara Umum DPP Partai Golkar Sari Yuliati, Wakil Ketua Umum Kebijakan Publik II Idrus Marham, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, serta sejumlah pejabat Kementerian ATR/BPN, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga kader Golkar dari berbagai daerah.

Ketua Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reforma Agraria DPP Partai Golkar, Airin Rachmi Diany, dalam sambutannya menyampaikan seminar ini digelar sebagai bentuk tanggung jawab politik Golkar dalam mengawal agenda pembangunan nasional.
 

"Tema Seminar hari ini, Reforma Agraria dan Keadilan Distribusi Tanah Untuk Mewujudkan Asta Cita, lahir dari semangat Partai Golkar yang ingin mewujudkan cita-cita pembangunan Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui visi, Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045," ujar Airin.

Ia menekankan reforma agraria merupakan bagian penting dari Asta Cita, khususnya dalam mendorong swasembada pangan, pemerataan ekonomi, serta pengentasan kemiskinan dari desa dan wilayah akar rumput.



"Merupakan komitmen penting kepemimpinan nasional dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia," kata Airin.

Airin juga melaporkan bahwa seminar ini diikuti sebanyak 953 peserta secara hybrid. Seluruh peserta tersebut terdiri dari kader Golkar, unsur masyarakat, mahasiswa, serta pengurus DPD Golkar dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

"Semoga Seminar hari ini bisa menjadi pemantik harapan dan menjadi solusi untuk seluruh kader Partai Golkar dan masyarakat Indonesia," ucapnya.
 

Nusron Wahid: Reforma Agraria Soal Akses, Bukan Janji

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang hadir sebagai keynote speaker menegaskan reforma agraria merupakan agenda strategis yang tidak terpisahkan dari upaya mengatasi kemiskinan.

"Seorang ekonom mengatakan bahwa kemiskinan tidak bisa diubah melalui bantuan sosial. Kemiskinan tidak bisa diubah melalui janji. Tapi kemiskinan bisa diatasi dengan akses yang lengkap," kata Nusron.

Ia menjelaskan akses tersebut mencakup pendidikan, usaha, hingga kepastian hukum atas tanah. Dalam konteks pertanahan, Nusron menyoroti pentingnya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

"PTSL merupakan program penting dalam reforma agraria di Indonesia. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum, mencegah sengketa, dan mempercepat kepemilikan sertifikat tanah bagi masyarakat," ujarnya.



Nusron mengungkapkan bahwa pendataan tanah di Indonesia berjalan lambat selama puluhan tahun. "Pendataan tanah di Indonesia terjadi secara lambat dari tahun 1961-2016, Indonesia hanya melahirkan data 50 juta," katanya.

Ia juga menyinggung masih adanya sertifikat bermasalah, terutama terbitan lama yang tidak memiliki data batas tanah yang jelas.

"Sertifikat di Indonesia banyak yang bermasalah yakni terbitan yang dikenal dengan sebutan KW 456 yakni dari tahun 1961 sampai dengan 1997," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Nusron mendorong kader Golkar untuk aktif terlibat dalam advokasi reforma agraria. "Kader Partai GOLKAR harus bisa menjadi pendamping untuk PTSL," katanya.

"Kader Partai Golkar harus bisa bergabung dengan konsorsium untuk membantu rakyat," tambahnya.
 

Golkar Siap Dampingi Masyarakat di Lapangan

Ditemui usai seminar, Airin Rachmi Diany memastikan seminar ini menjadi ruang temu antara kebijakan pemerintah dan persoalan konkret yang dihadapi kader Golkar di daerah.

"Keresahan terjadi banyak teman-teman yang sekarang juga mendapatkan amanah sebagai anggota DPRD, teman-teman juga di lapangan sebagai kader Partai Golkar bertemu dengan persoalan permasalahan," ujar Airin.



Ia menyebutkan salah satu fokus Golkar adalah memastikan kehadiran partai di tengah masyarakat. "Karena salah satu hal yang menjadi concern Partai Golkar adalah bagaimana Partai Golkar dengan kadernya selalu ada dan hadir di tengah masyarakat, membantu menyelesaikan persoalan di masyarakat," katanya.

Terkait tindak lanjut seminar, Airin memastikan akan ada rekomendasi resmi yang disampaikan ke DPP Partai Golkar.

"Nanti karena kami di bidang kebijakan publik, tentu akan membuat sebuah rekomendasi. Hasil dari seminar ini kita akan rekomendasikan, kita akan naikkan ke tingkat pengurus DPP Partai Golkar," ujarnya.
 

Advokasi Bencana dan Sertifikasi Tanah Wakaf

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar M. Sarmuji menegaskan Golkar akan memberikan pendampingan langsung kepada masyarakat, termasuk di wilayah terdampak bencana.

"Kami memastikan akan memberikan advokasi penuh. Kader-kader Partai Golkar di daerah bencana akan bekerja sama dengan kantor BPN setempat untuk mendampingi masyarakat yang terdampak," kata Sarmuji.



Ia juga menyoroti pentingnya percepatan sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah. "Kami siap menjembatani dan mendampingi pengurus masjid, pesantren, gereja, dan tempat ibadah lainnya untuk mengurus sertifikat wakaf mereka hingga tuntas," ujarnya.

Selain itu, Golkar akan menginstruksikan seluruh DPD untuk mendampingi pembaruan sertifikat lama. "Khususnya yang terbit sebelum tahun 1997. Hal ini penting dilakukan agar data tanah diperbarui dan hak-hak masyarakat atas tanahnya tetap terjaga," kata Sarmuji.
 

Negara Hadir untuk Korban Bencana

Menanggapi isu pertanahan di wilayah terdampak banjir, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memastikan negara tidak akan membiarkan hak masyarakat hilang.



"Pertama, kami pastikan kalau yang sertifikat hilang, pasti akan kita ganti dan gratis," kata Nusron.

Ia menyebutkan berdasarkan laporan sementara, terdapat sekitar 65 ribu hektare sawah yang terdampak banjir di tiga provinsi.

"Intinya, BPN akan bekerja keras memastikan batas-batas dan hak atas tanahnya korban bencana tetap akan diperjuangkan dan tidak hilang," ujarnya.

Terkait alih fungsi lahan, Nusron menegaskan pemerintah telah melakukan moratorium.

“Alih fungsi lahan sudah kita moratorium. Tidak diperbolehkan. Barang siapa yang melakukan alih fungsi lahan, sawah menjadi non-sawah tanpa izin, maka dia kena penjara 5 tahun," kata Nusron.