Jelang Ramadan, BGN Atur Strategi Stok Bahan Baku MBG

Bogor: Badan Gizi Nasional (BGN) mulai melakukan langkah preventif lintas sektor untuk menjaga kestabilan harga pangan menjelang Ramadan 2026. Langkah ini dilakukan dengan mengatur pola konsumsi dan pemilihan bahan baku dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak memicu inflasi di pasar.

"Saya koordinasi juga dengan Kementerian Pertanian agar kita bisa mengatur bahan apa yang kita anjurkan untuk dikonsumsi, bahan apa yang harus ditahan dulu menjelang Ramadan, bahan apa yang harus kita alihkan dulu untuk digantikan dengan penggantinya agar harga tetap stabil," ujar Kepala BGN Dadan Hindayana di Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah, Sentul, Bogor, Jawa Barat, dikutip dari Antara, Senin, 2 Februari 2026.
 

Dadan memaparkan, BGN juga tengah menyiapkan perluasan jangkauan penerima manfaat yang kini turut menyasar kelompok lansia dan disabilitas melalui kolaborasi bersama Kementerian Sosial. Integrasi data dan mekanisme penyaluran sedang dimatangkan agar program ini berjalan efektif dalam satu kesatuan wilayah.

"MBG ini sudah menyasar ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, seluruh anak sekolah sampai usia 18 tahun, seluruh anak putus sekolah sampai usia 18 tahun, serta disabilitas. Terkait mekanisme pemberian pada lansia menjadi tugas Kemensos, tetapi kita akan integrasikan bagaimana caranya agar dalam satu kesatuan ini bisa diberikan di dalam satu daerah," ujar Dadan.

Keberlanjutan program ini diklaim memberikan dampak ekonomi yang masif bagi masyarakat bawah. Hingga Januari 2026, BGN telah menyerap anggaran APBN sebesar Rp19,5 triliun yang dikonversi menjadi perputaran modal bagi wirausaha lokal, termasuk industri sabun rumahan untuk kebutuhan sanitasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).


Kepala BGN Dadan Hindayana (kiri). Foto: ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari.

"Sebagai contoh, ternyata wirausaha yang bergerak di bidang sabun ini banyak sekali sekarang karena kebutuhan SPPG itu banyak, satu hari membutuhkan kurang lebih 25 liter sabun, jadi banyak wirausahawan baru yang bergerak untuk memproduksi sabun dan diuntungkan karena program ini," papar Dadan.

Dadan menegaskan bahwa aspek keamanan pangan tetap menjadi prioritas utama. BGN memberlakukan sanksi tegas berupa "kartu kuning" bagi mitra SPPG yang melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP), terutama bagi yang terlibat dalam insiden keracunan pangan.

"Saya melihat ada SPPG yang akan kita berikan lampu kuning ya atau kartu kuning karena menyalahi prosedur yang lebih berat. Kemudian, kita akan evaluasi dan mungkin akan dihentikan untuk sementara agak lama yang diberikan kartu kuning," tegas Dadan.