Guterres Ingatkan AS soal Piagam PBB usai Penangkapan Maduro

New York: Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres kembali menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan pengabaian hukum internasional setelah aksi militer Amerika Serikat (AS) di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

Pesan tersebut disampaikan dalam sesi darurat mengenai Venezuela pada Senin, 5 Januari 2026, melalui Wakil Sekretaris Jenderal PBB Rosemary DiCarlo. Ia menyampaikan pernyataan resmi Sekjen Guterres yang menekankan pentingnya kepatuhan penuh terhadap hukum internasional oleh seluruh pihak.

“Saya secara konsisten menekankan keharusan adanya penghormatan penuh, oleh semua pihak, terhadap hukum internasional, termasuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menjadi dasar bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional,” kata DiCarlo mengutip pernyataan Guterres, dikutip dari Anadolu Agency, Selasa, 6 Januari 2026.

Dalam pernyataan tersebut, Guterres menegaskan kekhawatirannya bahwa prinsip-prinsip hukum internasional tidak dihormati dalam aksi militer AS yang berlangsung di Venezuela pada 3 Januari lalu.

“Saya tetap sangat prihatin bahwa aturan hukum internasional tidak dihormati terkait aksi militer pada 3 Januari,” ujar Guterres.

Ia menekankan bahwa Piagam PBB secara jelas melarang ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap keutuhan wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara, serta menilai kepatuhan terhadap Piagam tersebut sebagai syarat utama bagi stabilitas global.

“Pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional bergantung pada komitmen berkelanjutan seluruh negara anggota untuk mematuhi seluruh ketentuan Piagam,” kata Guterres.

Dalam situasi krisis yang dinilainya kompleks dan membingungkan, Guterres menegaskan pentingnya tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar hukum internasional.

“Dalam situasi yang membingungkan dan kompleks seperti yang kita hadapi saat ini, penting untuk tetap berpegang pada prinsip,” ujarnya.

Ia menekankan perlunya penghormatan terhadap Piagam PBB dan kerangka hukum lain yang berlaku demi menjaga perdamaian dan keamanan, termasuk prinsip kedaulatan, kemerdekaan politik, serta keutuhan wilayah negara.

“Penghormatan terhadap Piagam PBB dan seluruh kerangka hukum yang berlaku untuk melindungi perdamaian dan keamanan. Penghormatan terhadap prinsip kedaulatan, kemerdekaan politik, dan keutuhan wilayah negara,” katanya, sembari menyerukan agar “kekuatan hukum” menjadi pedoman utama.

Guterres juga menegaskan bahwa hukum internasional menyediakan berbagai instrumen untuk menangani persoalan lintas negara, termasuk perdagangan narkotika ilegal, sengketa sumber daya, serta isu hak asasi manusia.

Sesi darurat tersebut digelar menyusul permintaan resmi dari misi tetap Venezuela kepada PBB yang dikirim pada 3 Januari, dengan dukungan dari Tiongkok dan Rusia.

Baca juga:  Membela Diri di PBB, Dubes AS Sebut Serangan ke Venezuela Murni Penegakan Hukum