BP Haji Ajak Kemenko PM Kawal Revisi UU Haji

Jakarta: Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) bertemu Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar. Pertemuan jadi upaya koordinasi BP Haji menyiapkan penyelenggaraan haji di masa mendatang.

Kepala BP Haji Irfan Yusuf mengatakan penyelenggaraan haji di masa mendatang tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknis. Tetapi juga oleh kerangka hukum yang kuat dan dukungan politik antarinstansi. 

"Kami berharap Kemenko PM ikut mengawal pembahasan RUU Haji yang sedang berlangsung, agar penyelenggaraan haji ke depan dapat berlangsung lebih baik, aman, dan nyaman bagi seluruh jemaah," ujar Gus Irfan, sapaannya, Kamis, 19 Juni 2025.

Menko PM Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyambut baik inisiatif BP Haji ini. Dia juga mendukung upaya BP Haji melakukan transformasi penyelenggaraan haji di masa depan. 

"Kami bersepakat bahwa tansformasi pengelolaan ibadah haji ke depan bukan hanya soal teknis dan logistik, tapi juga memastikan setiap jemaah berangkat dengan tenang, nyaman, dan pulang dengan penuh berkah. Sinergi lintas kementerian dan lembaga harus dioptimalkan agar penyelenggaraan haji semakin baik dan efisien," kata Cak Imin.
 

Baca juga: Temui Dubes Arab Saudi, Kepala BP Haji Bahas Evaluasi dan Persiapan Haji 2026

Sementara itu Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan bersama Menko PM ini menjadi kesempatan untuk menegaskan dimensi strategis ibadah haji bagi pembangunan masyarakat Indonesia. 

"Kami bicara persiapan haji 2026 bersama Badan Penyelenggara Haji dan harapan agar bagaimana haji bisa menjadi salah satu instrumen pemberdayaan bagi kualitas manusia Indonesia di masa yang akan datang," kata Dahnil.

Pertemuan ini juga dinilai menjadi bagian penting dari rangkaian konsolidasi lintas lembaga dalam menyambut penyelenggaraan haji 2026. BP Haji sebagai institusi yang akan menjadi garda terdepan pelayanan jemaah Indonesia di Tanah Suci.

Transformasi tata kelola haji Indonesia tengah memasuki babak penting. BP Haji akan menjalankan mandat penuh sebagai penyelenggara ibadah haji, sesuai amanat arahan Presiden Prabowo Subianto pada 2026.