Wamendag Dyah Dorong Aliansi Geoekonomi ASEAN-Jepang Hadapi Tantangan Global

Jakarta: Wakil Menteri Perdagangan Indonesia Dyah Roro Esti Widya Putri menegaskan pentingnya membangun aliansi geoekonomi antara ASEAN dan Jepang untuk memperkuat ketahanan kawasan di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Pesan tersebut ia sampaikan dalam ASEAN–Japan Symposium bertema “Co-creation in an Era of Geoeconomics” yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bekerja sama dengan ERIA dan Japan–ASEAN Integration Fund Management Team di Jakarta.

Dalam sambutannya, Dyah menekankan bahwa hubungan ekonomi antara ASEAN dan Jepang merupakan salah satu pilar utama stabilitas regional.

 “Jepang tetap menjadi mitra dialog terbesar ASEAN dan mitra dagang keempat, sekaligus sumber investasi asing langsung terbesar kelima pada tahun lalu,” ujar Dyah dalam sambutannya, Selasa, 11 November 2025.

Hubungan yang telah terjalin sejak 1973 itu kini memasuki babak baru yang menuntut kolaborasi lebih strategis di tengah era geoeconomics, ketika ekonomi, teknologi, dan politik saling berkelindan dan berdampak langsung terhadap keamanan kawasan.

Menurutnya, dunia saat ini tidak lagi semata-mata beroperasi dalam kerangka ekonomi murni, melainkan dalam era geoekonomi, di mana setiap keputusan perdagangan atau investasi mengandung dimensi strategis.

“ASEAN harus mampu merespons dinamika ini dengan pendekatan geoekonomi yang tegas dan adaptif. Kita tidak bisa hanya menjadi pengamat dalam pertarungan kepentingan global,” tegas Dyah.

Sebagai langkah konkret, Dyah mengungkapkan pembentukan ASEAN Geoeconomics Task Force pada April 2025 sebagai hasil kesepakatan para Menteri Ekonomi ASEAN dalam retreat meeting di Johor, Malaysia.

Task force ini berperan sebagai badan penasihat yang menilai dampak kebijakan ekonomi global, seperti tarif Amerika Serikat terhadap ASEAN, serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat ketahanan ekonomi kawasan.

“Melalui kelompok ini, ASEAN berupaya memperkuat daya saing, mengidentifikasi risiko dan peluang, serta memastikan kawasan tetap tangguh menghadapi ketidakpastian global,” ujar Dyah.

Wamendag juga menyoroti hasil konsultasi strategis antara ASEAN dan Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI) yang berlangsung pada September 2025. Kedua pihak berhasil memetakan peluang kerja sama dalam kerangka Future Design and Action Plan for Innovation (2023–2033) yang merupakan sebuah peta jalan untuk mentransformasikan hubungan ekonomi tradisional menjadi aliansi geoekonomi yang berorientasi pada inovasi dan keberlanjutan.

Prioritas kerja sama

Dyah menyebut lima terdapat prioritas utama yang menjadi fokus kerja sama ASEAN–Jepang ke depan:
1.     Inovasi untuk ketahanan rantai pasok, guna memperkuat stabilitas perdagangan di tengah ketegangan geopolitik global.
2.     Percepatan transformasi digital, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dan kolaborasi melalui ASEAN–Japan AI Innovation and Co-Creation Roadmap.
3.     Transisi energi berkelanjutan, dengan penekanan pada kerja sama teknologi rendah karbon dan implementasi target net zero emission.
4.     Penguatan sektor otomotif, dengan pembaruan standar dan aturan kerja sama ekonomi ASEAN–Jepang agar tetap relevan dengan kebutuhan industri modern.
5.     Modernisasi perjanjian perdagangan kawasan, termasuk pembaruan ASEAN–Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) agar lebih adaptif terhadap perubahan global.

Wamedag Dyah juga menyoroti pentingnya memperluas pasar ekspor non-konvensional bagi pelaku UMKM Indonesia, terutama dalam produk furnitur dan kerajinan yang kini mendapat minat tinggi di pasar Jepang.

“Pemahaman terhadap tren dan permintaan pasar Jepang harus menjadi prioritas, karena di situlah peluang pertumbuhan ekspor kita terbuka lebar,” kata Dyah.

Ia menutup sambutannya dengan ajakan agar seluruh pemangku kepentingan ASEAN bekerja bersama secara konkret, tidak berhenti pada wacana.

“Percakapan adalah langkah awal, tetapi yang lebih penting adalah memastikan implementasi di lapangan. Kita harus menjaga agar setiap kesepakatan benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Wamendag Dyah.


(Muhammad Adyatma Damardjati)