Terlibat Karhutla, Kemenhut Segel 3 Perusahaan di Riau Pemegang Konsesi Pemanfaatan Hutan

Pekanbaru: Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan melalui Tim Pengawas Kehutanan menyegel tiga Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang terbukti mengalami kebakaran serius di lahan gambut Provinsi Riau. 

Hasil pemantauan website SiPongi melalui satelit Suomi National Polar-orbiting Partnership (SNPP) dengan tingkat kepercayaan sedang selama Juli, terdapat 930 hotspot, 374 hotspot berada di Provinsi Riau sebagian berada di lahan gambut yang rentan terbakar.

Tiga PBPH yang disegel yaitu PT DRT di Kabupaten Rokan Hilir dengan lahan terbakar seluas lebih kurang 75 hektare berada di areal gambut kawasan hutan produksi, tersebar pada 2 lokasi seluas 45  hektare dan 30  hektare.

Kemudian PT RUJ di Kota Dumai dengan lahan seluas lebih kurang 24,9 hektare berada di areal gambut  kawasan hutan produksi. Terakhir PT SAU di Kabupaten Pelalawan dengan lahan seluas lebih kurang 60 hektare berada di areal gambut hutan produksi.

Ekosistem gambut memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan lingkungan, terutama sebagai penyimpan karbon terbesar di daratan yang mampu mengurangi dampak perubahan iklim. Selain itu, lahan gambut menjadi habitat bagi berbagai spesies endemik dan sumber kehidupan bagi masyarakat lokal. 
 

Baca: Kemenhut Sebut Kebakaran Hutan di Riau Sudah Terkendali

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho mengatakan Ditjen Gakkum berkomitmen penuh untuk melindungi hutan dari kebakaran dan akan menindak tegas pembakar hutan.

”Selain dilakukan penyegelan, terhadap 3 PBPH tersebut juga dilakukan pengawasan melalui pengecekan sarana dan prasarana perlindungan area kerja PBPH, serta upaya penanggulangan kebakaran hutan oleh PBPH dari sisi peralatan, sumber daya manusia serta prosedur kerja, serta pemantauan ketaatan PBPH dengan mengacu pada Rencana Kerja Tahunan yang telah disusun," kata Dwi Januanto, Senin, 4 Agustus 2025.

Direktur Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan, Ardi Risman menambahkan bahwa kegiatan penyegelan sebagai upaya awal untuk menghentikan aktivitas ilegal dan mengurangi risiko kebakaran berulang. 

”Jika terbukti ditemukan unsur kelalaian atau kesengajaan, perusahaan-perusahaan ini akan dikenakan sanksi administratif berat hingga pencabutan izin sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan tidak menutup kemungkinan diikuti dengan proses hukum pidana maupun gugatan perdata guna pemulihan ekosistem hutan yang rusak”, tegas Ardi.

Ditjen Gakum Kementerian Kehutanan secara intensif melakukan upaya penegakan hukum terhadap kebakaran hutan yang berada di area kerja PBPH, selama Bulan Juni sampai dengan Juli tercatat 8 PBPH yakni 3 PBPH di Provinsi Riau, 1 PBPH di Provinsi Sumatra Selatan dan 4 PBPH di Provinsi Kalimantan Barat. 

"Penyegelan tersebut akan diteruskan dengan upaya hukum lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku," pungkas Ardi.