Dialog Jadi Fondasi Utama Kebijakan Ekonomi Kerakyatan yang Inklusif

Kupang: Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menjadikan dialog yang terbuka dan berkelanjutan dengan seluruh lapisan masyarakat sebagai fondasi utama dalam merumuskan kebijakan ekonomi kerakyatan.

Deputi Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM Leontinus Alpha Edison menegaskan kebijakan yang efektif hanya bisa lahir dari pemahaman mendalam atas aspirasi dan tantangan nyata yang dihadapi masyarakat di lapangan.

"Pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak bisa merumuskan kebijakan dari menara gading. Kami di Kemenko PM percaya kebijakan yang efektif lahir dari percakapan yang tulus dan terbuka dengan masyarakat," ujar Leontinus di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 1 Oktober 2025.

"Setiap kelompok, mulai dari pelaku UMKM di desa, pekerja kreatif di kota, hingga tokoh komunitas, memiliki aspirasi dan tantangan unik. Tugas kami sebagai penyelenggara negara adalah mendengar, memahami, dan menerjemahkannya menjadi program yang relevan dan solutif," tambah dia.

Dalam kegiatan pertemuan Kemenko PM dengan ratusan pelaku ekonomi kreatif, gig workers, UMKM, serta tokoh komunitas dan lintas agama di Kupang, Leontinus menjadikan acara tersebut sebagai contoh nyata bagaimana dialog menjadi jembatan antara pemerintah dan warga.

Kegiatan yang melibatkan lebih dari seribu peserta dari berbagai latar belakang tersebut, menurut dia, adalah manifestasi komitmen pemerintah untuk tidak hanya berbicara kepada masyarakat, tetapi berbicara bersama masyarakat. 

"Dari dialog di Kupang, kami mendapatkan masukan langsung mengenai tantangan yang dihadapi gig workers dan pelaku ekonomi kreatif, seperti kebutuhan akan kejelasan status kerja, akses terhadap perlindungan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan, hingga standardisasi keterampilan agar bisa bersaing di pasar global. Masukan-masukan inilah yang menurutnya memperkaya proses perumusan regulasi dan program pemerintah agar lebih tepat sasaran," ungkap dia.
 

Baca juga: UMKM Didorong 'Naik Kelas' Lewat Sertifikasi Halal, BPOM, dan HKI

(Deputi Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM Leontinus Alpha Edison. Foto: dok Kemenko PM)
 

Perkuat dialog partisipatif 

Leontinus menambahkan, pendekatan dialogis memastikan program pemerintah tidak bersifat top-down, melainkan kolaboratif dan partisipatif. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sejak awal, potensi keberhasilan program menjadi lebih tinggi karena adanya rasa kepemilikan bersama dari masyarakat. Model dialog partisipatif ini sudah lebih dulu diuji coba di Palembang, Yogyakarta, dan Bandung.

"Model dialog seperti di Kupang ini akan terus kami perkuat di berbagai daerah. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan komunitas lokal adalah cetak biru untuk pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan kami satu, memastikan setiap kebijakan yang kami hasilkan benar-benar berakar dari kebutuhan nyata di lapangan, bukan sekadar asumsi di tingkat pusat," tegas dia.

Diketahui, sektor ekonomi kreatif di NTT pada 2024 mencapai Rp934,7 miliar, dengan jumlah pelaku kreatif terdaftar sekitar 10.803 orang. Sementara itu, jumlah UMKM di NTT per Agustus 2025 tercatat 366.473 unit, mayoritas usaha mikro.

Dari total tersebut, subsektor kriya/tenun dan kerajinan mendominasi dengan sekitar 71,9 persen atau 7.769 pelaku, disusul kuliner 22,1 persen (2.389 pelaku), dan fesyen 2,8 persen (305 pelaku).