Antisipasi Sengketa Perbatasan dengan Kamboja, Militer Thailand Siap Operasi Tingkat Tinggi

Bangkok: Militer Thailand mengatakan siap untuk meluncurkan "operasi tingkat tinggi" untuk melawan pelanggaran kedaulatannya, dalam pernyataan paling keras sejauh ini dalam sengketa perbatasan yang memanas dengan Kamboja yang kembali meletus dengan bentrokan mematikan minggu lalu.

Militer mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Kamis malam 5 Juni 2025 bahwa pengumpulan intelijennya mengindikasikan Kamboja telah meningkatkan kesiapan militer di perbatasan sementara upaya diplomatik sedang berlangsung, menggambarkannya sebagai ‘mengkhawatirkan’.

Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra mengadakan pertemuan Dewan Keamanan Nasional pada Jumat dan mengatakan bahwa meskipun militer siap untuk membela kedaulatan Thailand, mereka memahami situasi dan kapan eskalasi akan diperlukan.

"Militer telah mengonfirmasi kesiapan untuk skenario apa pun," kata PM Paetongtarn, seperti dikutip dari Channel News Asia, Jumat 6 Juni 2025.

"Tetapi bentrokan apa pun akan menyebabkan kerusakan, jadi kami akan menempuh cara damai,” imbuh PM Paetongtarn.

"Pemerintah dan militer bekerja sama, saling mendukung," tambah Paetongtarn.

Kedua pemerintah telah bertukar pernyataan yang disusun dengan hati-hati selama berhari-hari yang menyatakan komitmen untuk berdialog setelah pertikaian singkat di daerah perbatasan yang tidak dibatasi batasnya pada 28 Mei yang menyebabkan seorang tentara Kamboja tewas.

Menjelang pertemuan Jumat, militer telah mengatakan bahwa mereka "sekarang siap untuk operasi militer tingkat tinggi jika diperlukan untuk membalas".

"Operasi unit-unit di perbatasan telah dilakukan dengan hati-hati, tenang dan berdasarkan pemahaman situasi untuk mencegah kerugian di semua pihak, tetapi pada saat yang sama, siap untuk mempertahankan kedaulatan negara sepenuhnya jika situasinya diperlukan,” sebut pihak militer.

Pemerintah Kamboja tidak segera menanggapi permintaan komentar atas pernyataan militer Thailand pada Jumat.

Sejarah persaingan

Meskipun kedua negara tetangga tersebut memiliki persaingan bersejarah, pemerintah mereka menikmati hubungan yang bersahabat, sebagian karena hubungan dekat antara mantan pemimpin mereka yang berpengaruh, Thaksin Shinawatra dari Thailand dan Hun Sen dari Kamboja, yang putri dan putranya masing-masing sekarang menjadi perdana menteri di negara mereka.

Masalah ini muncul di saat yang sulit bagi pemerintahan yang dipimpin Partai Pheu Thai di Thailand saat mereka berjuang untuk menghidupkan kembali ekonomi yang sedang lesu yang dapat terkena tarif tinggi AS, sementara menghadapi tantangan terhadap popularitasnya setelah menghentikan pemberian uang tunai kepada puluhan juta orang.

Partai keluarga miliarder Shinawatra memiliki sejarah yang bermasalah dengan militer Thailand, yang dua kali menggulingkan pemerintahannya pada kudeta tahun 2006 dan 2014.

Setelah pertemuan keamanan hari Jumat, kepala angkatan bersenjata Thailand Songwit Noonpackdee mengatakan militer mendukung pendekatan pemerintah untuk menyelesaikan perselisihan secara damai.

Menteri Pertahanan Phumtham Wechayachai mengatakan bahwa dalam pertemuan hari Kamis dengan mitranya dari Kamboja, Thia Saya, mereka membahas tentang menghindari kekerasan dan bertindak hati-hati. Ia mengatakan bahwa ia mengusulkan agar kedua pihak mundur ke posisi yang sebelumnya telah disepakati pada tahun 2024.

Bentrokan mematikan antara Kamboja dan Thailand terakhir kali meletus pada tahun 2011 atas Preah Vihear, sebuah kuil berusia 900 tahun yang menjadi pusat pertikaian selama puluhan tahun yang telah memicu sentimen nasionalis di kedua belah pihak.

Mahkamah Internasional pada tahun 2013 memutuskan mendukung Kamboja dalam mengklarifikasi keputusan tahun 1962 untuk memberikan yurisdiksi atas kuil tersebut.

Kamboja mengatakan minggu ini akan merujuk sengketa atas empat bagian perbatasan ke ICJ dan telah meminta Thailand untuk bekerja sama. Thailand mengatakan tidak mengakui yurisdiksi pengadilan tersebut.