BPJS Kesehatan Terus Dorong Peningkatan Mutu dan Efisiensi Layanan JKN

Jakarta: BPJS Kesehatan mengaku terus berupaya meningkatkan mutu dan efisiensi layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sejumlah inovasi dilakukan seperti sistem antrean online, layanan telekonsultasi, integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam pelayanan, digitalisasi skrining riwayat kesehatan, serta validasi data biometrik.

"Inovasi tersebut diperkuat dengan kehadiran Portal Informasi Fasilitas Kesehatan (PIF) yang memantau status klaim, proses pembayaran, hingga mutu pelayanan secara transparan dan real time," ujar Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum BPJS Kesehatan Andi Afdal Abdullah, Selasa, 15 Juli 2025.

Hal ini dipaparkan Andi Afdal dalam Rapat Koordinasi Nasional Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Rakornas Fokal IMM) di Depok, Jawa Barat.

Ia juga menegaskan pentingnya tata nilai integritas, kolaborasi, pelayanan prima, dan inovatif (Inisiatif) dalam mewujudkan layanan JKN yang humanis dan berkelanjutan. Tata nilai ini menjadi fondasi budaya kerja yang ada di BPJS Kesehatan.

"Mengelola program sebesar JKN bukan hanya soal sistem, tetapi tentang kekuatan nilai yang terus dipegang teguh dalam mengoptimalkan setiap pelayanan," ungkapnya.
 

Baca juga: Ketua DPP Prokes Partai NasDem Cashtry Meher Raih Gelar FINSDV

Andi menyebut BPJS Kesehatan juga mengembangkan i-Care JKN sebagai sarana penelusuran riwayat pelayanan medis yang dapat diakses tenaga kesehatan secara digital. Aplikasi ini memungkinkan kolaborasi antardokter dalam memberikan perawatan komprehensif berbasis data.

Hingga 1 Juli 2025, cakupan Program JKN disebut telah menjangkau 280,1 juta jiwa atau setara 98,32 persen penduduk Indonesia. Capaian tersebut menempatkan Indonesia sebagai penyelenggara sistem jaminan kesehatan universal terbesar di dunia yang berbasis satu badan penyelenggara.

Andi mengatakan pihaknya akan terus berupaya mendorong peningkatan literasi masyarakat terkait JKN. Ia menegaskan keberlanjutan program ini tidak bertumpu hanya pada pemerintah, melainkan harus menjadi gerakan bersama.

"Keberlanjutan JKN hanya dapat dicapai jika kita membangun kolaborasi yang setara dan gotong royong yang terorganisasi," ujar dia.