Diskusi Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dok Istimewa.
Kemenimipas Perkuat Transformasi Kelembagaan, Dorong Sinergi Lintas Sektor
Arga Sumantri • 17 November 2026 10:15
Jakarta: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) terus memperkuat transformasi kelembagaan melalui pembenahan tata kelola dan peningkatan pelayanan publik. Pelaksanaan tugas keimigirasian dan pemasyarakatan juga terus diperkuat.
Hal ini ditegaskan Wakil Menteri Imipas M. Maulana Bungaran dalam diskusi bertajuk "Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan" di Gedung Kemenimipas, Jakarta.
"Transformasi tidak boleh berhenti pada perubahan struktur organisasi, tetapi harus diikuti perubahan budaya kerja, peningkatan profesionalisme aparatur, serta pelayanan yang semakin transparan dan akuntabel," kata Maulana dalam keterangan tertulis, Selasa, 17 November 2026.
Di bidang keimigrasian, kata dia, pembenahan diarahkan pada modernisasi layanan paspor, visa, izin tinggal, dan perluasan penggunaan autogate. Penguatan pengawasan serta penegakan hukum juga terus dilakukan untuk menjaga kedaulatan negara dan mencegah kejahatan lintas negara.
Sementara di bidang pemasyarakatan, fokus diarahkan pada penguatan keamanan, penanganan overcrowding, serta peningkatan kualitas pembinaan warga binaan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan program kemandirian.
"Seluruh agenda tersebut dijalankan melalui 15 Program Aksi Kemenimipas sebagai pedoman untuk menerjemahkan kebijakan strategis menjadi program konkret dan terukur," ungkapnya.
Sinergi Lintas Sektor
Anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka mengingatkan berbagai persoalan yang dihadapi Kemenimipas tidak bisa diselesaikan hanya mengandalkan kekuatan internal. Rieke mengibaratkan Kemenimipas tempat sampah yang menampung berbagai persoalan klasik dari sektor lain."Kemenimipas ini ibarat tempat sampah. Ada banyak persoalan klasik di hulu, seperti overkapasitas lapas dan rutan, yang tidak bisa dipikul sendirian oleh jajaran Kemenimipas," ujar Rieke.
Rieke mengusulkan pembentukan dua Peraturan Presiden (Perpres), yakni tentang Sistem Tata Kelola Keimigrasian Nasional yang Terintegrasi dan Sistem Tata Kelola Pemasyarakatan Nasional yang Terintegrasi. Kedua regulasi tersebut diharapkan memperjelas pembagian tugas dan kewenangan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
Rieke juga menyoroti masih adanya warga binaan yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Padahal, identitas kependudukan berkaitan erat dengan pemenuhan hak dasar, termasuk akses layanan kesehatan dan keberadaan keluarga.
Menurutnya, persoalan administrasi kependudukan tidak semestinya dibebankan kepada petugas pemasyarakatan karena kewenangannya melibatkan instansi lain. Ia pun mendorong penerapan prinsip Satu Data Indonesia agar integrasi data keimigrasian dan pemasyarakatan berjalan lebih optimal, dengan Kemenimipas tetap menjadi wali data untuk kedua sektor tersebut.
Pekerjaan Rumah Pemasyarakatan
Plt Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Heru Kreshna mengaku telah lima kali meninjau lembaga pemasyarakatan di beberapa daerah seperti Palembang, Nusakambangan, Sumatra Utara, Bali, hingga Rutan Salemba. KSP menilai ada sejumlah kemajuan sekaligus persoalan yang perlu segera ditangani.Salah satu capaian yang diapresiasi adalah program ketahanan pangan yang melibatkan warga binaan. Berbagai kegiatan produktif telah dikembangkan, mulai dari budidaya sidat dan udang vaname di Nusakambangan hingga pertanian hidroponik di Lapas Kelas I Medan.
Meski demikian, KSP masih menemukan sejumlah pekerjaan rumah, termasuk belum seragamnya standar premi atau upah bagi warga binaan yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Heru juga menyoroti persoalan administrasi kependudukan. Berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan per November 2026, terdapat 67.185 tahanan dan warga binaan yang NIK-nya tidak valid atau belum tercatat.
Selain itu, penanganan lebih dari 1.300 pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi Medan serta ribuan WNI di depot tahanan Malaysia membutuhkan koordinasi intensif dengan kementerian dan lembaga terkait. Heru menilai, koordinasi lintas kementerian merupakan tantangan tersendiri karena sering kali terbentur komunikasi dan pembagian kewenangan.
"Koordinasi lintas kementerian itu komoditas mahal. Karena itu, kita membutuhkan orkestrator agar berbagai persoalan bisa diselesaikan bersama. Lebih baik mencegah dari hulunya," ujar Heru.