Kondisi pengungsi Rohingya di salah satu tempat pengungsian. (Anadolu Agency)
Malaysia Akan Libatkan PBB, OKI, dan ASEAN usai Putusan ICJ soal Genosida Rohingya
Willy Haryono • 22 November 2026 18:15
Kuala Lumpur: Malaysia berencana menjalin komunikasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan ASEAN menyusul putusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas genosida terhadap etnis Rohingya.
“Malaysia menghormati putusan ICJ yang menyatakan Myanmar telah melakukan genosida terhadap kelompok minoritas Rohingya,” kata Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam sebuah pernyataan pada Minggu, 22 November 2026.
Mengutip dari Anadolu, pihak kementerian menyatakan Kuala Lumpur akan berkomunikasi dengan organisasi internasional dan regional terkait berbagai hal yang muncul dari putusan tersebut.
Pada Kamis, ICJ memutuskan bahwa Myanmar melakukan genosida terhadap warga Muslim Rohingya selama operasi militer pada 2017 di Negara Bagian Rakhine bagian utara.
Pengadilan memerintahkan Myanmar memberikan reparasi kepada para korban dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran serupa terulang.
Perkara tersebut diajukan oleh Gambia, negara di Afrika Barat, pada 2019.
Operasi militer itu menewaskan ribuan warga Rohingya dan memaksa lebih dari satu juta orang mengungsi ke negara tetangga, Bangladesh, berdasarkan data yang disampaikan dalam laporan tersebut.
Kementerian Luar Negeri Malaysia menyatakan temuan pengadilan sejalan dengan sikap negara itu dalam melindungi kelompok masyarakat rentan.
“Malaysia akan terus mengupayakan penyelesaian yang menyeluruh dan berkelanjutan atas krisis berkepanjangan ini, termasuk secara aktif melibatkan semua pihak terkait untuk menerapkan langkah-langkah konkret guna meringankan penderitaan warga Rohingya yang berlindung di wilayah Malaysia,” demikian pernyataan kementerian.
Pengungsi Rohingya di Malaysia
Sebanyak 133.400 pengungsi dan pencari suaka Rohingya tercatat di Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) di Malaysia hingga 30 September.Sementara itu, sebanyak 6.294 warga Rohingya tercatat berada di pusat-pusat penahanan imigrasi hingga Oktober, berdasarkan data yang disampaikan. Data UNHCR juga menunjukkan sekitar 1,64 juta warga Myanmar telah kembali ke negara tersebut hingga 30 September.
ASEAN telah membatasi keikutsertaan para pemimpin militer Myanmar dalam pertemuan tingkat tinggi sejak militer menggulingkan pemerintahan terpilih negara itu pada 2021.
Pada Rabu, Presiden Myanmar yang didukung militer, Min Aung Hlaing, mengatakan pemerintahannya memutuskan untuk meninjau kembali hubungan dengan ASEAN. Meski demikian, Myanmar akan tetap melanjutkan pembicaraan dengan negara-negara anggota.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah pertemuan para pemimpin ASEAN di Manila, Filipina, pada awal pekan ini.
Dalam pertemuan itu, para pemimpin ASEAN menyatakan kemungkinan memulihkan secara bertahap keterwakilan politik penuh Myanmar jika Naypyidaw menunjukkan kemajuan dalam menjalankan rencana jangka panjang ASEAN untuk menyelesaikan krisis di negara tersebut.
Baca juga: Pengungsi Rohingya Sambut Baik Putusan ICJ soal Genosida di Myanmar