Myanmar Diisolasi, Menlu ASEAN Tak Hadir di Pembicaraan Damai Regional Inisiatif Thailand

Bangkok: Pemerintah sementara Thailand akan menjadi tuan rumah menteri luar negeri junta yang berkuasa di Myanmar pada pembicaraan damai regional informal hari ini, Minggu, 18 Juni 2023.

Namun, mitra utama dari Asia Tenggara dilaporkan 'menjauh' dari pertemuan yang menuai kritik tajam tersebut.

Hanya Kamboja yang secara resmi mengonfirmasi niatnya untuk menghadiri pembicaraan tersebut.

Jenderal Myanmar telah dilarang selama hampir dua tahun dari pertemuan tingkat tinggi ASEAN. Mereka dianggap gagal menghormati kesepakatan untuk memulai pembicaraan dengan pemerintah sipil yang digulingkan.

Namun Thailand, yang perdana menterinya sendiri mengambil kekuasaan lewat kudeta militer, mengundang Menteri Luar Negeri yang ditunjuk junta Myanmar, Than Swe ke dalam pembicaraan tersebut, untuk bergabung bersama dengan menlu ASEAN lainnya.

Kementerian luar negeri Thailand bungkam tentang siapa sebenarnya yang menghadiri pertemuan dua hari yang diadakan dengan 'buru-buru' di Pattaya. Pasalnya, Menlu Thailand Don Pramudwinai mengirim surat undangan hanya empat hari sebelum rencana dimulai.

Wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri Natapanu Nopakun mengatakan pagi ini dia "tidak memiliki informasi" tentang pertemuan itu.

Myanmar diguncang oleh kekerasan sejak kudeta 1 Februari 2021, dengan militer berjuang di berbagai front untuk mencoba menghancurkan gerakan perlawanan pro-demokrasi bersenjata yang dibentuk sebagai tanggapan atas tindakan keras tersebut. Junta mengatakan, sedang memerangi 'teroris' yang bertujuan untuk menghancurkan negara.

Kritik terhadap inisiatif Thailand mengatakan, pertemuan itu berisiko melegitimasi pemerintah militer Myanmar dan tidak pantas. Pasalnya, pertemuan ini berada di luar inisiatif resmi perdamaian ASEAN, yang dikenal sebagai "konsensus lima poin".

Yang lain mempertanyakan mengapa Thailand menyerukan pembicaraan sekarang, padahal diperkirakan akan memiliki pemerintahan baru pada Agustus setelah koalisi pro-militer dikalahkan habis-habisan dalam pemilu 16 Mei oleh partai-partai progresif dan populis.

"Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn akan menghadiri pertemuan itu," kata pemerintahnya dalam sebuah pernyataan pada Jumat, dilansir dari Malay Mail.

Anggota ASEAN lainnya telah menolak undangan Thailand, termasuk ketua tahun ini, Indonesia. 

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan, terlalu dini untuk terlibat kembali dengan junta di tingkat tinggi atau bahkan menteri. 

Di sisi lain, Nantiwat Samart, sekretaris menteri luar negeri Thailand mengatakan, pembicaraan ini bertujuan agar Myanmar tidak boleh diisolasi atau disingkirkan dari ASEAN.

Pemerintah Vietnam mengatakan menteri luar negerinya tidak akan hadir "karena keterlibatan sebelumnya". Malaysia juga tidak akan hadir, dan Filipina tidak memberikan komentar apapun.

Mengutuk inisiatif Thailand

Oposisi Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar (NUG), yang terdiri dari loyalis pemerintahan Aung Sang Suu Kyi yang digulingkan, mengutuk inisiatif Thailand.

"Mengundang junta tidak sah ke diskusi ini tidak akan berkontribusi pada penyelesaian krisis politik Myanmar," kata kelompok itu.

Sebanyak 81 kelompok aktivis Myanmar merilis surat terbuka pada hari Minggu mengutuk "inisiatif rahasia". Mereka mengatakan, pembicaraan itu "kontradiksi terang-terangan" dengan kebijakan ASEAN yang tidak mengundang pejabat junta ke pertemuan tingkat tinggi.

“Kami menuntut pemerintah sementara Thailand membatalkan pertemuan ini segera,” tegas surat itu.