Kejagung Diminta Usut Tiga Parpol yang Disebut Dalam Kasus BTS

Jakarta: Tiga nama partai politik yang disebut terlibat dalam korupsi mega proyek pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mulai mengemuka. 

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani kemarin mengatakan praktik korupsi tidak bisa lagi ditutupi karena publik sudah bisa menilai dan melihat, termasuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.

“Kita ini seperti hidup di rumah kaca, di mana masyarakat akan melihat. Tapi juga jangan barang yang belum jelas baru rumor atau bahkan dibilang gosip kemudian disampaikan, karena apa? Nanti masyarakat itu menangkapnya sebagai sebuah kebenaran,” ujar, Arsul, dikutip dari Media Indonesia, Kamis, 25 Mei 2023.

Partai politik yang disebutkan dalam pusaran korupsi senilai triliunan itu, menurut Arsul, biarkan menjadi tugas penegak hukum untuk menelusurinya dan memprosesnya sesuai dengan hukum yang ada.

“Kalaupun nanti ada yang bertanya itu, biarkan menjadi tugas penegak hukum Kejaksaan Agung untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan lebih lanjut. Itu yang harus diusut”

Dia meminta informasi tersebut untuk ditindaklanjuti oleh penyidik Kejagung dan jangan sampai informasi ini berkembang liar yang kemudian seolah menjadi kebenaran di tengah publik. 

Anggota Komisi III DPR tersebut juga mengapresiasi sikap Kejagung yang tidak terpancing untuk memberikan komenatra terlalu jauh terkait ini.

“Mereka kerja dulu harus selidiki. Setelah jelas bolehlah sebab itu pasti. Kalau kemudian diselidiki ada buktinya itu akan tergambar nanti pasti di surat dakwaan, mana aliran dana itu akan berlangsung. Pada prinsipnya sama, semua harus diusut ke mana aliran dana itu berada," ucapnya.