Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Medcom.id/Fachri
Fachri Audhia Hafiez • 12 September 2024 14:04
Jakarta: Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah bila jumlah kementerian di era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka membengkak. Jumlahnya diperkirakan mencapai 44 kementerian.
"Enggak masalah kok," kata Bahlil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 September 2024.
Menurut dia, presiden akan memutuskan jumlah kementeriannya. Saat dikonfirmasi soal bocoran jumlah menteri untuk masing-masing partai politik, dia masih merahasiakan.
"Ya ada deh. Saya memang pernah berdiskusi dalam berbagai topik ya, dan saya pikir tunggu tanggal mainnya," kata Bahlil.
Bahlil tak masalah bila penambahan itu untuk percepatan kerja-kerja pemerintahan, tak masalah. Menteri ESDM itu menekankan terpenting tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) diatur jelas.
"Tinggal tupoksinya saja, saya pikir itu masing-masing pemimpin punya
style-nya berbeda," ujar Bahlil.
Sementara itu, revisi UU Kementerian Negara masih bergulir di DPR. Perubahan beleid ini diduga untuk mengakomodasi perubahan jumlah kementerian di era pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dilansir dari rapat Badan Legislasi (Baleg), pada Pasal 15 Revisi UU Kementerian Negara versi usul inisiatif DPR berbunyi "Jumlah keseluruhan kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan."
Sedangkan, dalam usulan perubahan redaksional DIM pemerintah nomor 16 terhadap Pasal 15 berbunyi, "Jumlah keseluruhan kementerian yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden."