Kabinet Gemuk Dinilai Prolematik di Awal Pemerintahan Prabowo-Gibran

Jakarta: Peneliti utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, menilai jumlah kementerian lembaga di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran), bakal bermasalah. Salah satunya, lambatnya pemerintah mencapai target pada awal pemerintahan berjalan.

"Nomenklatur dan kementerian baru akan jadi problematik karena kebaruannya juga pada politis kalau tidak dipegang sama orang profesional. Jangankan oleh politisi ada beberapa kementerian di era Jokowi tidak terlalu baik malah diganti politisi. Maka harus hati-hati karena ini kompensasi politik jika itu terjadi bukan tidak mungkin akan tertatih-tatih," kata Firman saat dikutip dari Media Indonesia, Sabtu, 14 September 2024.

Namun, Friman menyampaikan permasalahan itu tak berlaku untuk seluruh kementerian. Menurut dia, banyak kementerian yang sudah eksis dan sistem yang sudah terbangun dengan baik.

"Saya kira tidak bisa dipukul rata (tidak semua kementerian)ada kementerian yang sudah eksis yang menterinya cenderung bisa langsung running seperti kementerian luar negeri dan dalam negeri sudah terbangun dengan baik," ungkap dia.
 

Baca juga: Kubu Prabowo-Gibran Tidak Bantah Bakal Ada Penambahan Kementerian

Ada upaya yang bisa dilakuan Prabowo agar pembantunya bisa langsung bekerja. Yakni, meminta sosok yang ditunjuk sebagai menteri segera berkerja.

"Itu bagian prestise karema babak belur di era Jokowi. Mareka tidak mau dianggap biasa-biasa saja dan 2029 anything good happen di usia Prabowo yang sudah 70 tahun lebih," sebut dia.

Selain itu, dia menilai Prabowo sebagai sosok yang tidak bisa disetir. Sehingga, evaluasi dan efektivitas bisa berubah.

"Dia (Prabowo) juga pasti pantau dan masukan dari berbagai kalangan soal menteri yang tidak on target. Jadi politik kompensasi ini tidak lantas menguncinya," ujar dia.