Protes Tak Ada Pembangunan, Warga di Lampung Selatan Segel Kantor Desa

Lampung Selatan: Warga Desa Padan, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan menyegel kantor desa karena protes tidak ada pembangunan yang dilakukan menggunakan dana desa (DD). Warga bahkan menganggap kepala desa yang menjabat saat ini tidak amanah.

DIketahui saat ini kepala desa yang menjabat ialah Andriansyah. Warga menilai pengelolaan dana desa tahun 2023 yang dilakukan Andriansyah tidak transparan. Sebab, tidak ada realisasi pembangunan yang dilakukan selama tahun 2023.

Selain itu, warga juga kecewa karena uang tunjangan milik lembaga desa tahun 2023 tidak dibayarkan selama 5 bulan. Atas dasar tersebut, warga menyegel kantor desa dan menghentikan seuruh aktivitas pelayanan.

"Ya kemarin tanggal 31 Januari kantor desa ditutup warga, karena ada uang BPD, LPM, Linmas, PKK dan guru ngaji tidak dibayarkan sudah lima bulan," kata salah satu warga Desa Padan yang enggan menyebutkan namanya, Selasa, 6 Februari 2024.
 

Baca: Jalan Kolonel Masturi Penghubung Bandung Barat-Cimahi Longsor

Warga desa juga mengaku heran karena kepala desa jarang ngantor, padahal Andriansyah sudah menjabat sejak tahun 2019. Selama ia menjabat, tidak pernah ada pembangunan yang dirasakan masyarakat.

"Sejak ganti kepala desa belum pernah ada pembangunan, bagaimana desa mau berkembang, sudah itu kadesnya juga jarang ada di kantor desa," kata dia. 

Dikonfirmasi terkait permasalahan itu, Camat Penengahan, Jaelani mengatakan penyegelan kantor desa itu tidak berlangsung sama. Segel segera dibika setelah pihak kecamatan, Abdesi, polsek, dan koramil melakukan mediasi. 

"Permasalahan itu sudah selesai kok, kadesnya sudah langsung membayarkan tunjangan tersebut, penyegelan hanya berlangsung satu hari," katanya.

Jaelani mengatakan ada beberapa faktor terhambatnya pembangunan di Desa Pandan, salah satunya yakni covid-19. Namun, mengenai alasan kades jarang ngantor, Jaelani tidak dapat ebrkomentar.

"Kalau jarang ngantor itu hak dari kepala desa itu sendiri, yang penting saat warga membutuhkan tetap ada pelayanan. Kalau masalah pembangunan memang semua desa di tahun 2023 tidak ada semua masih fokus pemberantasan covid-19," katanya. (Lampost)