PBB Beri Alasan Mengapa Cenderung Lamban Merespons Situasi di Jalur Gaza

Jakarta: Perwakilan PBB di Jakarta, Valerie Julliand, mengungkapkan alasan mengapa PBB dinilai lamban dalam merespons situasi di Jalur Gaza. Menurutnya, PBB mengalami kesulitan dalam mencapai konsensus karena ketidaksepahaman antar negara-negara anggota.

Hal ini kemudian berdampak buruk pada lambannya penyaluran bantuan kemanusiaan bagi warga yang membutuhkan bantuan darurat di Jalur Gaza

PBB juga menyayangkan kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam mencapai kesepakatan terhadap suatu resolusi, sementara pada saat bersamaan jutaan warga Palestina di Jalur Gaza menderita di tengah perang antara kelompok pejuang Hamas dan militer Israel.

Valerie menjelaskan, kelambanan tersebut bukan terjadi di bawah kehendak atau kuasa PBB, namun dipicu ketidaksepakatan keputusan di antara negara-negara anggota.

"Apa yang saya lakukan sebagai perwakilan PBB, mandat saya, tindakan saya sebenarnya diputuskan oleh negara-negara anggota atau kewenangan intervensi saya didasarkan pada keputusan negara-negara anggota PBB," jelas Valerie kepada awak media di Perpustakaan Nasional usai UN Day, Jakarta, Selasa, 24 Oktober 2023.

"Jadi ketika PBB tidak dapat melakukan intervensi, itu bukan karena kami, staf PBB, tidak ingin melakukan intervensi, tapi itu karena negara-negara anggota tidak menyetujui intervensi kami," imbuhnya.

Itulah sebabnya, PBB kerap kesulitan dalam menjalankan tugasnya secara penuh. "Kami hanya melakukan apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara anggota," seru Valerie.

Penderitaan Warga Gaza

Menurutnya, kelambanan penanganan situasi di Gaza bermula dari kegagalan mencapai resolusi di Dewan Keamanan PBB. Saat itu, Amerika Serikat (AS) memveto resolusi untuk gencatan senjata di Gaza.

Padahal, jika persetujuan anggota tercapai lebih cepat, maka penyaluran bantuan ke Jalur Gaza secara langsung dapat lebih cepat terwujud.

"Jadi dalam krisis tersebut, dunia belum menemukan sebuah konsensus tentang bagaimana mengatasinya, dan itu sangat disayangkan. Karena selama itu, ratusan, ribuan dan jutaan warga Gaza menderita," ungkapnya.

Dalam keanggotaan Dewan Keamanan PBB< ada>
"Lima negara memiliki hak veto. Dan karena lima negara ini memiliki hak veto, di satu sisi hal ini menjadi peluang untuk memajukan isu-isu tertentu yang penting. Namun terkadang hal ini telah memblokir sejumlah isu dalam kasus konflik dengan Palestina," tutur Valerie.

Namun, untuk saat ini yang terpenting dilakukan adalah memastikan PBB ada, dengan menyalurkan bantuan berbagai kebutuhan pokok ke warga Gaza.

Truk pemgangkut bantuan kemanusiaan saat ini sudah bisa melintas dari perbatasan Mesir menuju ke Gaza. Namun, Israel yang masih memberlakukan pengepungan total di Jalur Gaza, hanya mengizinkan maksimal 20 truk memasuki daerah tersebut.

Baca juga:  Di UN Day, Menlu Retno Kritik Respons Lambat PBB Terkait Situasi Gaza