Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani. Foto: Tangkapan layar.
Jakarta: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menuturkan banyak persoalan kedepan yang harus dihadapi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Dia menuturkan pemerintahan mendatang harus mengatasi berbagai persoalan struktural agar pertumbuhan ekonomi yang lebih besar bisa membawa Indonesia keluar dari middle income trap.
"Masalah-masalah struktural seperti antara lain kedaulatan pangan, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, penciptaan lapangan kerja industri, ekonomi kerakyatan, sumber daya manusia dan lain sebagainya masih merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan," tegas dia dalam sidang paripurna DPR RAPBN 2025, Jumat, 16 Agustus 2024.
Dia mengatakan kebijakan program tata kelola anggaran dan sumber daya manusia pemerintahan-pemerintah ke depan semakin dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah struktural di berbagai bidang agar dapat menciptakan percepatan kemajuan dan kesejahteraan rakyat yang Inklusif.
"Asalkan kita tidak pernah berhenti apalagi mundur kita harus terus membiasakan yang benar dan bukan membenarkan yang biasa, kita harus terus memperkuat hal-hal yang baik dan membuang hal-hal yang buruk dirgahayu Republik Indonesia sekali merdeka tetap merdeka merdeka," tegas dia.
Puan Maharani menuturkan belanja negara harus lebih banyak dialokasikan secara efektif dalam memudahkan rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Terutama dalam perbaikan pendidikan serta pembangunan sarana dan prasarana mendukung kegiatan ekonomi rakyat.
"Pemerintah harus dapat memiliki indikator yang terukur dari seluruh alokasi anggaran program di setiap kementerian dan lembaga yang menunjukkan belanja negara memenuhi kriteria belanja bukannya hanya sekedar lebih baik belanja atau better to spending," tegas dia.
Upaya pemerintah dalam APBN 2025
Presiden Joko Widodo mendorong pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang optimal agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap. Menurutnya, upaya mendorong Indonesia keluar dari jebakan itu dilakukan melalui pemanfaatan bonus demografi, melanjutkan transformasi ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi dan membuka lebih banyak lapangan kerja.
"Ke depan, peran APBN harus kita manfaatkan untuk memperkokoh lompatan kemajuan sehingga Indonesia bisa keluar dari middle income trap," kata Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR, DPR, DPD, Jumat, 16 Agustus 2024.
Ia pun menjelaskan, asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan RAPBN 2025. Pertama, terkait inflasi akan dijaga pada kisaran 2,5 persen. Kedua, pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,2 persen.
Streaming