Eksekusi Lahan di Makassar Ricuh

Makassar: Eksekusi lahan di Jalan Andi Pangeran Pettarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berlangsung ricuh. Massa berupaya memblokade jalannya eksekusi oleh Pengadilan Negeri Makassar, terhadap lahan seluas 12.930 meter persegi. 

Dalam lahan itu, berdiri sedikitnya sembilan deret ruko berikut Kantor Yayasan Sekolah SMA, serta lahan yang masih nampak kosong. Tampak aparat kepolisian dari Polrestabes Makassar dan Brimob Polda Sulawesi Selatan mengamankan eksekusi. 

Saat pihak Pengadilan Negeri Makassar membacakan putusan eksekusi, aksi saling dorong terjadi dan kericuhan tidak terhindarkan. Sementara itu, pihak yang mengaku menguasai lahan tersebut, Muhammad Arif Hamat Yusuf, menyebut punya bukti atas kepemilikan lahan tersebut. 

"Saya ahli waris Hamat Yusuf, saya punya bukti tidak dipertimbangkan, tapi bukti yang palsu dipertimbangkan," tegas dia di lokasi eksekusi. 

Baca:  Eksekusi Aset Lahan PT KAI di Stasiun Kota Sidoarjo Ricuh

Dia menegaskan telah menempuh jalur hukum untuk mengurai permasalahan lahan ini. Selain itu, langkah kasasi pun telah dilakukan.

"(Kasasi) sudah, makanya saya katakan putusan ini tidak bisa dilaksanakan. Eksekusi dipaksakan," ungkap dia. 

Dia mengeklaim keluarganya telah menguasai lahan itu selama 84 tahun. Sedangkan pemohon eksekusi, yakni Andi Baso Matutu dinilai tidak punya hak atas tanah seluas lebih kurang 12 ribu meter tersebut. 

"12 bukti ada putusan KY, tapi tidak dipertimbangkan. Ada bukti, saya bicara hukum. Dia tidak pernah menguasai, 84 tahun saya kuasai, saya bayar PBB," ujar dia. 

Lahan itu diketahui bersnegketa sejak 2018. Perseteruan eksekusi itu melibatkan Andi Baso Matutu sebagai pemohon eksekusi melawan Salahuddin Hamat Yusuf. Lahan itu dimenangkan oleh pihak pemohon Ando Baso Matutu berdasarkan perintah eksekusi Mahkamah Agung (MA) yang memperkuat putusan Pengadilan Negeri Makassa. Sehingga perintah eksekusi dilakukan. 

Sementara itu, dalam peristiwa kericuhan ada dua orang yang diamankan polisi. Keduanya telah dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.