Menkeu: Rekrutmen CPNS 2026 Tergantung Kebutuhan Kementerian Lembaga

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun depan melihat kebutuhan dari kementerian dan lembaga.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB mengenai formasi CPNS ini. Hal ini mengingat ada kapasitas fiskal yang harus dipertimbangkan.

"Dan terutama juga dari daerah, namun juga pada saat yang sama ada kapasitas fiskal yang harus dipertimbangkan. Jadi untuk hal itu, kita belum ada melakukan excersice untuk rekrutmen," jelas Sri Mulyani, saat konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 yang dipantau daring, dikutip Senin, 18 Agustus 2025.

Di sisi lain, menkeu menegaskan, untuk gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 2026 tidak akan mengalami kenaikan. Hal ini karena pemerintah melihat ruang fiskal 2026 masih akan diisi untuk program-program prioritas nasional.

"Untuk gaji, kita juga akan melihat kepada fiscal space untuk 2026 yang tadi mayoritas diisi program-program prioritas nasional," kata Sri Mulyani singkat.
 

Berikut delapan program prioritas nasional dalam RAPBN 2026:

1. Ketahanan Pangan. Pemerintah akan mencetak sawah baru, menyediakan pupuk subsidi tepat sasaran, bibit unggul, alat pertanian modern, dan pembiayaan murah untuk mencapai swasembada beras dan jagung. Program ini didukung anggaran sebesar Rp164,4 triliun.
2. Ketahanan Energi. Fokus pada peningkatan produksi minyak dan gas, pengendalian harga energi, serta pembangunan pembangkit energi bersih dari surya, hidro, dan panas bumi. Total alokasi untuk sektor ini mencapai Rp402,4 triliun.
3. Makan Bergizi Gratis (MBG). Menjangkau 82,9 juta penerima manfaat, termasuk siswa, ibu hamil, dan balita. Program ini juga memperkuat ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja. Pemerintah menganggarkan Rp335 triliun untuk pelaksanaan program ini.
4. Pendidikan Bermutu. Dengan anggaran Rp757,8 triliun, program ini berfokus pada peningkatan kualitas guru, pendidikan vokasi, serta kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
5. Kesehatan Berkualitas. Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional, revitalisasi rumah sakit, penurunan stunting, bantuan gizi, dan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Alokasi dana untuk sektor kesehatan diperkirakan mencapai Rp244 triliun.
6. Ekonomi Rakyat dan Koperasi Merah Putih. Pengembangan 80 ribu koperasi desa untuk akses sembako, pupuk, dan pembiayaan murah dari Bank Himbara. Pemerintah menyediakan Rp83 triliun untuk Koperasi Merah Putih, serta tambahan Rp60 triliun untuk Dana Desa.
7. Pertahanan Semesta. Modernisasi alutsista, penguatan komponen cadangan, serta dukungan terhadap industri strategis nasional. Belanja pertahanan nasional mencapai Rp185 triliun, termasuk bagian dari total fungsi pertahanan dan keamanan sebesar Rp424,8 triliun.
8. Investasi dan Perdagangan Global. Peran Danantara diperkuat untuk mendorong investasi produktif. Untuk sektor perumahan rakyat, pemerintah menargetkan pembangunan 770 ribu rumah dengan alokasi Rp57,7 triliun dari APBN.