Serukan Multilateralisme, Prancis Ingin Afrika Punya Kursi Permanen di DK PBB

New York: Duta Besar Prancis untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Jermone Bonnafont, pada Selasa kemarin menyatakan dukungan Paris terhadap reformasi Dewan Keamanan PBB  dalam memperbesar representasi negara-negara Afrika.

“Lonjakan konflik global menjadi tren yang mengakar, diikuti oleh godaan untuk kembali ke jalan unilateral. Resolusi yang baru saja kita adopsi secara bulat menegaskan kembali komitmen kita terhadap multilateralisme dan penyelesaian damai atas sengketa,” ujar Bonnafont dalam debat terbuka DK PBB bertajuk mempromosikan perdamaian dan keamanan internasional melalui multilateralisme dan penyelesaian sengketa secara damai.

Ia menekankan bahwa multilateralisme bukan sekadar jargon, melainkan metode nyata.

“Ini berarti konsultasi, pengorganisasian, dan pengendalian rivalitas, bukan hukum rimba untuk membela kepentingan nasional semata. PBB adalah pilar utama dari pendekatan ini,” ungkap Bonnafont, dikutip dari Anadolu Agency, Rabu, 23 Juli 2025.

Debat tersebut dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Pakistan, Mohammad Ishaq Dar.

Dukung Reformasi PBB

Prancis, menurut Bonnafont, mendukung penuh reformasi yang digagas Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam rangka peringatan 80 tahun organisasi tersebut. Reformasi ini bertujuan menjadikan PBB lebih efisien dan relevan dengan realitas kontemporer.

“Prancis meyakini bahwa negara-negara Afrika pantas memiliki suara lebih besar di Dewan Keamanan, termasuk di antara anggota tetap,” ujar dia.

Sejak 2015, Prancis juga mempromosikan inisiatif bersama Meksiko untuk membatasi hak veto dalam kasus kekejaman massal. Inisiatif ini telah didukung oleh 107 negara.

Kritik terhadap Kemandekan DK PBB

Bonnafont mengkritik kegagalan DK PBB dalam menanggapi berbagai krisis internasional, termasuk genosida di Jalur Gaza dan perang di Ukraina.

“Komunitas internasional tidak bisa menerima jika Dewan ini tetap buntu dalam menghadapi tragedi seperti ini,” tegas dia.

Selain itu, Bonnafont juga menyerukan tindakan nyata dari DK PBB untuk mendorong pemulihan perdamaian di Sudan.

Lebih lanjut, ia memuji kontribusi Mahkamah Internasional (ICJ) dalam menyelesaikan sengketa secara damai, baik melalui putusan hukum maupun pendapat penasihat.

“Menegakkan hukum internasional—terutama hukum humaniter dan hak asasi manusia internasional—merupakan pilar utama pencegahan dan penyelesaian konflik. Ini terlalu sering diabaikan belakangan ini,” pungkas Bonnafont.

Baca juga:  Reformasi DK PBB Tak Kunjung Terwujud, Marty Natalegawa: Harus Diupayakan Terus