Taiwan Gelar Pemilu Recall Terbesar, Tiongkok Memantau dengan Ketat

Taipei: Para pemilih di Taiwan memberikan suara mereka pada Sabtu, 26 Juli 2025, dalam pemungutan suara recall atau pencopotan jabatan terhadap seperlima anggota parlemen, yang seluruhnya berasal dari partai oposisi utama. Para pendukung pemerintah berharap pemilu ini dapat mengirim pesan kuat terhadap Tiongkok, sementara lawan politik menilainya sebagai ancaman terhadap demokrasi.

Pemerintah Taiwan menyatakan bahwa pemungutan suara recall terbesar dalam sejarah pulau tersebut menghadapi intervensi pemilu yang "belum pernah terjadi sebelumnya" dari Tiongkok.

Selama ini, Tiongkok mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, meski pulau itu diperintah secara demokratis dan menolak klaim tersebut.

Mengutip dari AsiaOne, pemilu recall ini berpotensi mengubah komposisi legislatif Taiwan dan menjadi peluang bagi Partai Progresif Demokratik (DPP) yang dipimpin Presiden Lai Ching-te untuk merebut kembali mayoritas parlemen. Meski Lai memenangkan pemilu presiden tahun lalu, partainya kehilangan mayoritas legislatif.

Sejak itu, kubu oposisi menggunakan dominasinya untuk meloloskan undang-undang yang ditentang pemerintah dan memangkas anggaran, termasuk upaya peningkatan belanja pertahanan.

Konteks politik ini berlangsung di tengah tekanan militer dan diplomatik yang semakin meningkat dari Tiongkok terhadap Taiwan. Lai telah berulang kali menawarkan dialog dengan Beijing, namun selalu ditolak. Pemerintah Tiongkok menyebutnya sebagai "separatis."

Kampanye recall yang memanas ini dipantau ketat oleh Tiongkok. Kantor Urusan Taiwan dan media pemerintah Tiongkok dilaporkan kerap mengomentari proses pemilu ini dan menggunakan narasi yang sama dengan Partai Nasionalis Kuomintang (KMT) untuk mengkritik Presiden Lai, menurut laporan Reuters.

Taipei menuduh Beijing secara terang-terangan mencoba mengintervensi proses demokrasi di Taiwan, dan menegaskan bahwa hanya rakyat Taiwan yang berhak menentukan siapa yang berhak menjabat atau diberhentikan.

Pemungutan suara pada Sabtu ini merupakan puncak dari kampanye yang diprakarsai oleh kelompok sipil, yang bertujuan mencopot 24 anggota parlemen dari KMT dan menggelar pemilu sela untuk mengisi kursi kosong. Sementara itu, tujuh legislator KMT lainnya akan menghadapi proses recall pada 23 Agustus mendatang.

Kelompok pendukung recall menyebut gerakan ini sebagai bentuk perlawanan terhadap komunisme, menuduh KMT “menjual Taiwan” dengan mengirim legislator ke Tiongkok, menolak alokasi anggaran pertahanan, serta menciptakan kekacauan di parlemen.

KMT membantah tuduhan tersebut, menuduh pemerintahan Lai sebagai “diktator” dan menyebarkan “teror hijau”—merujuk pada warna identitas partai DPP.

KMT juga menyebut recall ini sebagai upaya bermotif jahat yang tidak menghormati hasil pemilu legislatif tahun lalu, dan mengklaim bahwa mereka hanya menjaga jalur komunikasi dengan Beijing serta menjalankan fungsi pengawasan yang sah terhadap pemerintahan.

Tempat pemungutan suara ditutup pukul 16.00 waktu setempat dan hasil diperkirakan diumumkan pada malam hari.

Baca juga:  Ribuan Warga Taipei Demo Tolak Campur Tangan Tiongkok dalam Pemerintahan