Menteri Koperasi: Presiden Ingin Kembalikan Ekonomi Indonesia Sesuai Konstitusi

Jakarta: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan arah baru kebijakan ekonomi pemerintahan saat ini. Pemerintah berupaya mengoreksi sistem ekonomi yang dinilai terlalu liberal selama ini.

Ferry menyinggung periode ketika Indonesia tunduk pada program International Monetary Fund (IMF). Pada masa itu, peran negara dalam mengatur pasar sangat diminimalkan.

“Pasar itu sebenarnya ada pelaku pasar stratifikasinya ada pelaku pasar besar, sedang, dan kecil. Ketika mekanisme pasar diserahkan kepada mekanisme pasar bebas, peran negara menjadi dikurangi,” kata Ferry Juliantono dalam forum 1 Tahun Prabowo–Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di JS Luwansa Hotel & Convention Center, Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025.
 

Dalam kurun waktu tersebut, koperasi dan UMKM mengalami proses tersisihkan. Mereka kalah bersaing dengan badan usaha milik negara dan perusahaan swasta besar.Sekarang, Presiden Prabowo Subianto memiliki gagasan besar untuk mengembalikan arah ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi yang terlalu liberal akan dikembalikan sesuai dengan jiwa konstitusi.


Diskusi 1 Tahun Prabowo–Gibran: Optimism on 8% Economic Growth" di JS Luwansa Hotel & Convention Center, Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025.

“Negara harus hadir terlibat mengatur pasar. Kalau negara tidak hadir dan terlibat mengatur pasar, yang kecil itu akan kalah dengan yang besar,” tegas Ferry. Kehadiran negara dinilai penting untuk menciptakan tingkat persaingan yang adil.

Saat ini, Kementerian Koperasi dan UKM mengejar percepatan digitalisasi serta perbaikan tata kelola. Langkah ini penting untuk meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM di era digital.

Ferry mengapresiasi semangat Presiden yang menekankan koperasi sebagai soko guru atau pilar utama perekonomian. Penegasan ini sejalan dengan amanat konstitusi yang menempatkan koperasi pada posisi strategis.