Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Dok. BPMI Setpres
Riza Aslam Khaeron • 8 September 2025 17:09
Jakarta: Ferry Juliantono resmi dilantik sebagai Menteri Koperasi dalam reshuffle Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025. Ferry diberi mandat menggantikan tugas Budi Arie Setiadi.
Pelantikan Ferry dilakukan bersamaan dengan empat menteri lainnya, seperti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtaruddin.
Berikut profil lengkapnya.
Pendidikan dan Latar Belakang Awal
Ferry Joko Juliantono lahir di Jakarta pada 27 Juli 1967. Ia tumbuh dalam lingkungan pendidikan yang kuat sejak kecil. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di SD Duren Tiga 07 Pagi, ia melanjutkan ke SMP Sumbangsih Jakarta dan SMA Mahardhika Surabaya.
Perjalanan akademisnya dilanjutkan di Universitas Padjadjaran (Unpad), di mana ia meraih gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi pada 1993.
Tidak berhenti di sana, Ferry meneruskan pendidikan ke jenjang pascasarjana di Universitas Indonesia, mengambil Program Studi Hubungan Internasional dengan kekhususan Ekonomi Politik Internasional, dan menyelesaikan gelar Magister pada 2006.
Kecenderungannya terhadap isu-isu kebijakan publik, agraria, dan pembangunan rakyat ditegaskan pula melalui partisipasi aktifnya dalam berbagai seminar dan pelatihan internasional, seperti konvensi Asian NGO Coalition for Agrarian Reform, forum ketahanan pangan, pelatihan bank syariah, serta pelatihan pengolahan data pangan bersama BPS dan Kementan.
Aktivisme, Kiprah Organisasi, dan Politik
Ferry dikenal sebagai aktivis dan organisatoris yang aktif sejak awal reformasi. Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (2000–2006) dan menjadi tahanan politik pada 2008 karena memimpin aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Perjuangannya di lapangan dan basis massa membentuk karakter politik Ferry yang inklusif dan bersuara untuk kelompok marginal.
Dalam bidang organisasi, ia dipercaya sebagai Ketua Umum Dewan Tani Indonesia sejak 2005 dan menjabat Wakil Direktur Pelaksana Inkoptan, organisasi induk
koperasi petani dan nelayan.
Ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan
Koperasi Indonesia (Dekopin), anggota Dewan Pakar ICMI, Ketua Dewan Pengawas Inkopontren, serta Sekjen Syarikat Islam periode 2021–2026.
Selain itu, ia terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Unpad (IKA Unpad) periode 2024–2028, menggantikan calon lain yang mundur sebelum pemilihanFerry Juliantono.
Secara politik, Ferry memulai langkahnya di Partai Demokrat pada awal 2010-an, namun kemudian berlabuh ke Partai Gerindra. Ia saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Bidang Penggalangan Massa untuk periode 2020–2025.
Karier Profesional dan Jabatan Pemerintahan
Karier Ferry dimulai sebagai auditor keuangan untuk proyek kerja sama USAID di Yayasan Mandiri pada 1991. Ia kemudian menjadi konsultan pengembangan industri kecil serta konsultan sistem perbankan prudensial di Bank BNI. Antara 1997–1999, ia menjabat sebagai Kepala Departemen Pengembangan Masyarakat di CIDES, think tank yang didirikan ICMI. I
a juga pernah menjabat Komisaris Utama PT Wana Artha Citra Industri dan terlibat sebagai auditor internasional untuk beberapa perusahaan nasional.
Nama Ferry mulai dikenal luas di pemerintahan setelah dilantik sebagai Wakil Menteri
Koperasi dan UKM pada 21 Oktober 2024. Dalam posisi ini, ia mendorong rebranding kelembagaan koperasi dan mengedepankan digitalisasi sebagai solusi transformasi sektor.
Salah satu langkah konkret yang ia ambil adalah peluncuran aplikasi diPasar ketika menjabat Ketua Umum Inkoppas dan APPSI pada 2020.
Aplikasi ini memudahkan transaksi kebutuhan pokok masyarakat langsung dari pedagang pasar ke rumah konsumenFerry Juliantono.
Puncak kariernya ditandai dengan pelantikannya sebagai Menteri
Koperasi ke-13 oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025. Ferry menggantikan Budi Arie Setiadi dan membawa mandat besar untuk memperkuat koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia sebagai garda depan ekonomi rakyat.