Sinergi BPJPH-DPR Kuatkan Indonesia Sebagai Produsen Halal Global

Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) meminta dukungan berkelanjutan dari DPR RI, khususnya Komisi VIII, untuk mempercepat realisasi target sertifikasi produk halal nasional.

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menyatakan kolaborasi legislatif ini vital mengingat tingginya tuntutan masyarakat dan peran Indonesia di pasar global.

Permintaan ini disampaikan Haikal dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI yang membahas kinerja lembaga tersebut. Ia mengakui, dukungan Komisi VIII telah berdampak besar pada efektivitas kerja BPJPH. 

“Dukungan dan kolaborasi yang selama ini dijalankan sangat membantu kami dalam percepatan pelaksanaan Jaminan Produk Halal dan pencapaian kinerja BPJPH,” ujar Haikal dalam rapat kerja dengan komisi VIII DPR.

Ia menambahkan bahwa kunjungan bersama Komisi VIII ke daerah-daerah telah menunjukkan dampak yang signifikan dalam implementasi JPH di lapangan.

Haikal menyoroti adanya kesenjangan antara kapasitas BPJPH dengan antusiasme masyarakat yang sangat tinggi terhadap layanan halal. Salah satu isu utama adalah kebutuhan akan SDM terlatih.

“Masih banyak masyarakat yang membutuhkan pelatihan pendamping halal. Jumlahnya bisa 1.000, 2.000, bahkan 3.000 peserta pelatihan, dan BPJPH siap menampungnya,” ungkapnya.

Untuk memenuhi lonjakan permintaan ini, BPJPH berharap sinergi dengan Komisi VIII terus diperkuat, tidak hanya dari segi kebijakan, tetapi juga penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia.

Dalam kerangka pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Haikal menegaskan komitmen BPJPH untuk memastikan semua produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal.

Guna bersaing di kancah global, BPJPH kini memfokuskan sejumlah strategi utama, seperti peningkatan layanan digital untuk efisiensi proses sertifikasi, penguatan sinergi antarlembaga pemerintah dan non-pemerintah, diplomasi halal untuk memposisikan Indonesia sebagai pemain utama dan produsen halal dunia.

Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem halal nasional dan mendorong daya saing produk Indonesia di pasar internasional.