Bangladesh Akan Gelar Pemilu di Akhir 2025 atau Awal 2026

Dhaka: Pemimpin ad interim Bangladesh Muhammad Yunus mengatakan bahwa pemilihan umum di negaranya akan diadakan akhir tahun depan atau awal 2026. Yunus memimpin pemerintahan sementara yang dibentuk setelah pemberontakan di bulan Agustus.

Tekanan semakin meningkat pada Yunus yang ditunjuk sebagai "penasihat utama" negara itu setelah pemberontakan yang dipimpin mahasiswa yang menggulingkan mantan perdana menteri Sheikh Hasina untuk menetapkan tanggal.

Pelopor keuangan mikro berusia 84 tahun itu memimpin pemerintahan sementara untuk mengatasi ‘tantangan sangat sulit’ dalam memulihkan lembaga-lembaga demokrasi di negara Asia Selatan berpenduduk sekitar 170 juta orang itu.

"Tanggal pemilihan dapat ditetapkan pada akhir tahun 2025 atau paruh pertama tahun 2026," katanya dalam siaran di televisi pemerintah, dilansir dari TRT World, Senin, 16 Desember 2024.

Hasina, 77 tahun, melarikan diri dengan helikopter ke negara tetangga India pada 5 Agustus ketika ribuan pengunjuk rasa menyerbu istana perdana menteri di Dhaka.

Ratusan orang tewas dalam beberapa minggu sebelum Hasina digulingkan, sebagian besar oleh tembakan polisi. Pemerintahannya juga dituduh mempolitisasi pengadilan dan pegawai negeri, serta menggelar pemilihan umum yang tidak seimbang, untuk membongkar pengawasan demokratis terhadap kekuasaannya.

Yunus telah meluncurkan sejumlah komisi untuk mengawasi serangkaian reformasi yang menurutnya diperlukan, dan penetapan tanggal pemilihan umum bergantung pada apa yang disetujui oleh partai politik.

"Secara keseluruhan, saya telah menekankan bahwa reformasi harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pengaturan pemilihan umum," katanya.

"Jika partai politik setuju untuk menyelenggarakan pemilihan umum pada tanggal yang lebih awal dengan reformasi minimum, seperti memiliki daftar pemilih yang sempurna, pemilihan umum dapat diselenggarakan pada akhir tahun 2025," tambah Yunus.

Namun, menurut Yunus, memasukkan daftar lengkap reformasi pemilihan umum akan menunda pemungutan suara selama beberapa bulan.

Surat Perintah Penangkapan Hasina

Hal terpenting di antara reformasi yang dibutuhkan adalah daftar pemilih yang diperbarui, tantangan yang "rumit" setelah bertahun-tahun proses demokrasi yang bergejolak, yang mengharuskan penghapusan nama palsu dari daftar, di samping mendaftarkan pemilih pemula di populasi muda yang berkembang pesat.

Yunus mengatakan, ia bermimpi untuk "memastikan 100 persen partisipasi pemilih" dalam pemilu.

"Jika ini dapat dicapai, tidak ada pemerintah yang akan berani mencabut hak pilih warga negara lagi," jelas Yunus.

Pemilu Bangladesh terakhir kali diadakan pada Januari ketika Hasina merayakan kemenangannya, dalam pemilu yang dikecam sebagai tidak bebas dan tidak adil dan diboikot oleh para pesaingnya, setelah tindakan keras yang menyebabkan ribuan anggota partai oposisi ditangkap.

Kelompok-kelompok oposisi terdahulu, seperti Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), kini bangkit kembali setelah bertahun-tahun mengalami penindasan di bawah Hasina.

Yunus mengatakan, pemerintahannya juga fokus untuk memastikan mereka yang bersalah atas pelanggaran selama pemerintahan sebelumnya diadili, termasuk mengeluarkan surat perintah penangkapan Hasina.

Baca juga:  Eks PM Bangladesh Hadapi 53 Kasus, Termasuk 44 Dakwaan Pembunuhan