Pemerintah Pelototi Harga Minyak Imbas Konflik Iran-Israel Memanas

Jakarta: Pemerintah terus memonitor perkembangan harga minyak dunia imbas memanasnya tensi geopolitik Iran dan Israel beberapa waktu lalu. Jika konflik dua negara pecah, dikhawatirkan akan merambat pada kenaikan harga minyak harga minyak dunia.
 
Pada Selasa, 16 April siang, harga minyak mentah Brent tercatat senilai USD90,21 per barel. Sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) senilai USD85,60 per barel.
 
Adapun dalam asumsi makro ekonomi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sebesar USD82 per barel.
 
"Kita terus jaga, monitor situasi kenaikan harga minyak. kita lihat yang di luar ICP kita sebesar USD83,78 per barel dan ICP kita di USD82 per barel, kita melihat kenaikan trade cost, itu yang terus kita monitor," ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantornya, Jakarta, Selasa, 16 April 2024.
 
Jika tensi geopolitik Iran dan Israel terus memanas, kata Airlangga, potensi kenaikan harga minyak dunia terbuka lebar. Sebab Iran merupakan salah satu penghasil minyak mentah yang menjadi anggota dari Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak di dunia atau Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC).
 
Pecahnya konflik dua negara itu juga akan berakibat pada terganggunya jalur distribusi di Selat Hormuz yang memisahkan Iran dengan Uni Emirat Arab. "Kita lihat (situasinya) sampai stabil," kata Airlangga.
 
"Biasanya dalam situasi seperti sekarang, kalau terjadi deskalasi,kita melihat dari pada saat pecah di Ukraina, pada saat Gaza, tidak terlalu berpengaruh. Namun kalau yang ini berpengaruh karena ini Selat Hormuz, di situ menjadi sangat penting dan kritikal," sambung dia.
 

Baca juga: Pasokan Minyak Dunia Terguncang Konflik Iran-Israel

 

Harga impor minyak melambung

 
Kenaikan harga minyak dunia otomatis bakal mengerek nilai impor minyak yang dilakukan Indonesia. Hal itu pada akhirnya akan menambah besaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri dan memberi dampak pada keuangan negara.
 
Pemerintah, kata Airlangga, belum menetapkan kebijakan konkret yang akan diambil perihal kemungkinan itu. Sejauh ini pengambil kebijakan masih dalam tahapan mendiskusikan beragam opsi yang paling rasional untuk digunakan.
 
Dia juga belum bisa memastikan apakah pemerintah bakal menambah alokasi subsidi BBM atau justru memangkasnya jika konflik antara Iran dan Israel terjadi.
 
"Kita melihat satu dua bulan situasi seperti apa. Jadi kalau tidak ada eskalasi kita berharap harga minyak bisa flatten, tetapi kalau ada eskalasi tentu berbeda. Sampai Juni (BBM) tidak naik, itu sudah statement pemerintah," jelas Airlangga.
 
"Tentu kita melihat berbagai skenario tetapi saat sekarang kita monitor situasi dulu. Kita tidak boleh over reacting. Kita belum bicara skenario terburuk, tetapi kita hitung," jelas dia.