Demi Keamanan Nasional, Tiongkok Batasi Ekspor ke Puluhan Perusahaan Jepang

Beijing: Tiongkok memberlakukan pembatasan ekspor terhadap 40 perusahaan Jepang di hari Selasa dengan alasan keamanan nasional, memperkeruh perselisihan yang telah berlangsung berbulan-bulan dan turut menyebabkan penurunan tajam wisatawan Tiongkok ke Jepang.

Perseteruan antara dua ekonomi terbesar di Asia itu dipicu pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada November lalu yang menyebut Jepang dapat melakukan intervensi militer jika terjadi serangan terhadap Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri.

Langkah terbaru mencakup pembatasan ekspor barang “dual-use” yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sipil maupun militer kepada 20 entitas Jepang. Di antaranya terdapat lima anak perusahaan Mitsubishi Heavy Industries serta badan antariksa Jepang.

Kementerian Perdagangan Tiongkok juga menambahkan 20 organisasi Jepang lainnya, termasuk produsen mobil Subaru, ke dalam daftar pengawasan yang mewajibkan peninjauan lebih ketat atas ekspor barang yang berpotensi digunakan untuk tujuan militer.

“Langkah-langkah di atas bertujuan mengekang ‘remiliterisasi’ Jepang serta ambisi nuklirnya dan sepenuhnya sah, wajar, serta sesuai hukum,” kata kementerian tersebut dalam pernyataannya, seperti dikutip Channel News Asia, Selasa, 24 Februari 2026.

Pernyataan itu juga menambahkan, “Entitas Jepang yang jujur dan mematuhi hukum tidak perlu khawatir.”

Seorang pejabat kementerian perdagangan Jepang mengatakan kepada AFP bahwa Tokyo akan “mengambil langkah yang tepat” setelah menganalisis dampak pembatasan baru tersebut. Media Mainichi Shimbun melaporkan Jepang telah menyampaikan protes.

Komentar Takaichi mengenai Taiwan yang dipandang Tiongkok sebagai wilayahnya dan tidak menutup kemungkinan direbut dengan kekuatan memicu kemarahan Beijing. 

Dampak paling nyata terlihat dari anjloknya jumlah wisatawan Tiongkok ke Jepang hingga 61 persen pada Januari setelah pemerintah Tiongkok memperingatkan warganya untuk tidak bepergian ke sana.

Selain itu, pada Desember, jet J-15 dari kapal induk Liaoning milik Tiongkok dua kali mengunci radar pada pesawat Jepang di perairan internasional dekat Okinawa, menurut pihak Jepang. Tiongkok juga dilaporkan menangguhkan impor makanan laut Jepang, sementara dua panda terakhir Jepang dipulangkan ke Tiongkok bulan lalu.

Bulan lalu, Beijing telah lebih dulu mengumumkan pengetatan kontrol ekspor ke Jepang untuk barang yang berpotensi digunakan militer. Kebijakan tersebut memicu kekhawatiran bahwa Tiongkok dapat membatasi pasokan mineral tanah jarang penting, sebagian di antaranya masuk daftar barang “dual-use”.

Dampak Industri Pertahanan Jepang

Langkah terbaru itu menyasar puluhan raksasa industri Jepang, termasuk perusahaan galangan kapal dan kedirgantaraan. Di pasar Tokyo, saham Kawasaki Heavy Industries turun hampir 5 persen, sementara Mitsubishi Heavy Industries melemah sekitar 4 persen dan IHI Corporation jatuh hampir 7 persen.

Sejumlah perusahaan yang masuk daftar memang bergerak di sektor pertahanan, memproduksi kapal, jet tempur, serta rudal untuk militer Jepang.

Dalam beberapa tahun terakhir, Jepang mulai melonggarkan sikap pasifisnya dengan berupaya memperoleh kemampuan serangan balasan serta mempermudah aturan ekspor perlengkapan pertahanan mematikan. 

Pemerintahan Takaichi pada Desember menyetujui anggaran pertahanan rekor sebesar sembilan triliun yen untuk tahun fiskal mendatang guna memperluas kemampuan militer.

Takaichi mengatakan kepada parlemen pada Jumat bahwa Tiongkok meningkatkan upaya untuk mengubah status quo “melalui kekuatan atau paksaan” di Laut Tiongkok Timur dan Laut Tiongkok Selatan.

“Memperkuat kemampuan pertahanan sangat penting untuk melindungi kehidupan serta penghidupan damai warga kami ketika menghadapi lingkungan keamanan paling berat dan kompleks sejak berakhirnya Perang Dunia II,” katanya pada Senin.

Profesor emeritus hubungan Jepang-Tiongkok di Nagoya University of Foreign Studies, Noriyuki Kawamura, mengatakan perusahaan Jepang yang berbisnis dengan Tiongkok sebelumnya sudah mengalami keterlambatan dalam memperoleh persetujuan.

“Dengan pengumuman hari ini, prosesnya bisa diperkirakan akan menjadi lebih ketat lagi. Saya yakin ini akan menjadi pukulan besar bagi perusahaan yang terlibat,” ujarnya kepada AFP.

Baca juga:  Kapal Tiongkok Ditangkap di Perairan Jepang, Hubungan Kembali Memanas