Pemulihan Sumatra Pascabencana, Pemerintah Kembali Salurkan Bantuan Rp967,5 Miliar

Jakarta: Pemerintah kembali menyalurkan bantuan mendukung fase pemulihan sosial-ekonomi warga penyintas bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra. Nilai bantuan yang disalurkan mencapai Rp967,5 Miliar

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan alokasi anggaran tersebut untuk kedaruratan jangka menengah. Yakni, difokuspada di 10 kabupaten dan kota terdampak di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).

"Jumlahnya hampir Rp1 triliun yang kita salurkan kali ini, dan akan terus berlanjut pada periode berikutnya jika pendataan sekunder sudah tuntas," kata Gus Ipul dikutip dari Antara, Rabu, 17 Juni 2026.

Gus Ipul menjelaskan intervensi anggaran kemanusiaan ini didistribusikan kepada 82 ribu lebih penerima manfaat. Anggaran tersebut disalurkan melalui layanan PT Pos Indonesia guna memastikan kecepatan dan ketepatan penyaluran di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota.

Paket stimulan tersebut diberikan dalam bentuk pemenuhan isi hunian tetap, bantuan jaminan hidup (jadup) selama tiga bulan, serta program penguatan jaring ekonomi komunal melalui dana bantuan stimulan ekonomi.

Secara spasial, intervensi pemulihan ini menyasar enam kabupaten dan kota di Aceh. Meliputi Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, Bireuen, Gayo Lues, Pidie Jaya, serta wilayah administratif Kota Langsa.

Selanjutnya, alokasi bantuan disalurkan ke tiga wilayah di Sumut, yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga. Sedangkan bantuan ke Sumbar disalurkan ke Kabupaten Padang Pariaman.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Foto: Metrotvnews.com/Fachri.

Pusdatin Kementerian Sosial mengonfirmasi berdasarkan Data Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra untuk tahap ini alokasi dana yang terbesar dialokasikan untuk Kabupaten Aceh Tamiang yakni senilai Rp448,2 miliar bagi 39.263 keluarga, disusul Kota Langsa senilai Rp374,6 miliar untuk menyokong 31.772 keluarga terdampak.

Gus Ipul menegaskan seluruh data sasaran berbasis kepala keluarga (KK) didasarkan atas usulan resmi pemerintah daerah setempat. Usulan tersebut telah divalidasi secara ketat oleh Satgas PRR bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

"Kemensos memastikan personel pendamping sosial di daerah akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi berkala pascapenyaluran agar dana stimulan tersebut digunakan secara produktif demi memulihkan ketahanan ekonomi keluarga korban bencana," ujar Gus Ipul.