Menata Perbatasan Indonesia Lewat Kerja Sama dengan Negara Tetangga

Jakarta: Pengelolaan kawasan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan garis batas antarnegara. Di balik batas wilayah tersebut terdapat aktivitas masyarakat, hubungan sosial, serta interaksi ekonomi yang membutuhkan komunikasi dan kerja sama antarpihak.

Hal itu menjadi salah satu perhatian dalam Indonesia Border Partnership Coffee Morning Forum bertema 'Strengthening Cooperation in Managing Our Border to Foster Prosperity' yang mempertemukan Indonesia dengan negara-negara tetangga. Forum tersebut menjadi ruang untuk membangun komunikasi mengenai berbagai dinamika pengelolaan perbatasan, termasuk hubungan masyarakat di kawasan perbatasan.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Tito Karnavian, mengatakan pengelolaan perbatasan tetap berkaitan erat dengan upaya menjaga kedaulatan negara.

“Nomor satu tentu saja untuk melindungi kedaulatan negara, khususnya menjaga dan mengamankan batas wilayah kita,” kata Tito di Jakarta, Rabu, 16 September 2026.

Di sisi lain, pengelolaan kawasan perbatasan juga diarahkan agar tidak hanya melihat batas negara sebagai garis pemisah. Tito mengatakan kawasan tersebut dapat memiliki peran yang lebih luas dalam hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga.

"Perbatasan bukan lagi sekadar ‘halaman belakang’ Indonesia. Kami ingin menciptakan perbatasan sebagai ‘halaman depan’ negara," jelas Tito.


Indonesia Border Partnership Coffee Morning yang mempertemukan Indonesia dengan negara-negara tetangga. Dokumentasi/  BNPP RI.

Interaksi masyarakat di kawasan perbatasan juga menjadi bagian dari dinamika yang perlu diperhatikan. Hubungan antarwarga dapat berlangsung melintasi batas negara, terutama pada wilayah yang memiliki kedekatan geografis dan sosial.

"Di Papua Nugini, warga negara Papua Nugini ada yang tinggal di wilayah perbatasan Indonesia, saya pernah bertemu dengan mereka. Dan beberapa orang Indonesia juga tinggal di Papua Nugini. Ini cukup unik bagi kami," ungkap Tito.

Kondisi tersebut menunjukkan pengelolaan perbatasan tidak hanya membutuhkan pendekatan administratif, tetapi juga komunikasi dengan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Dialog antarpihak diperlukan untuk memahami persoalan sekaligus mencari ruang kerja sama yang dapat mendukung aktivitas masyarakat di kawasan perbatasan.

Hubungan dengan Malaysia juga menjadi salah satu pembahasan dalam pengelolaan perbatasan. Sejumlah persoalan terkait batas wilayah telah dibahas melalui komunikasi kedua negara, meski masih terdapat area yang menjadi perhatian bersama.

"Pembicaraan yang bersahabat dan diskusi (pihak Malaysia) yang sangat produktif telah dilakukan, dan kami telah menyelesaikan sejumlah area sengketa. Tetapi sekarang kita sejujurnya sedang fokus pada Pulau Sebatik," ujar Tito.

Indonesia Border Partnership Coffee Morning menjadi salah satu ruang untuk memperkuat komunikasi tersebut. Pertemuan dengan negara-negara tetangga diharapkan dapat menjaga hubungan yang konstruktif sekaligus membuka ruang pembahasan mengenai persoalan perbatasan secara berkelanjutan.