Filipina Gandeng AS untuk Dapatkan Minyak dari Negara Terlarang

Manila: Pemerintah Filipina tengah bekerja sama dengan Amerika Serikat (AS) untuk memperoleh pengecualian dan keringanan sanksi agar dapat membeli minyak dari negara-negara yang dikenai pembatasan oleh Washington. 

Langkah ini diambil guna memastikan keberlanjutan pasokan energi nasional. Duta Besar Filipina untuk AS, Jose Manuel Romualdez, mengatakan bahwa pihaknya sedang berkoordinasi dengan Departemen Luar Negeri AS terkait upaya tersebut.

“Kami sedang bekerja sama dengan Departemen Luar Negeri untuk mendapatkan pengecualian atau keringanan agar dapat membeli minyak dari negara-negara yang dikenai sanksi oleh Amerika Serikat,” ujar Romualdez, dikutip dari Channel News Asia, Rabu, 25 Maret 2026.

Saat ditanya apakah minyak dari Venezuela dan Iran termasuk dalam pembahasan, ia menyatakan bahwa “semua opsi sedang dipertimbangkan.”
Ia juga menyebut bahwa respons dari pihak Amerika Serikat masih dalam tahap proses. 

“Masih dalam pembahasan,” kata Romualdez.

Filipina, yang sangat bergantung pada impor bahan bakar, pada Selasa kemarin menetapkan status darurat energi nasional sebagai respons terhadap dampak perang di Timur Tengah, termasuk gangguan dalam pengadaan minyak.

Pemerintah sebelumnya menyebut bahwa hingga 20 Maret, cadangan bahan bakar negara itu diperkirakan cukup untuk sekitar 45 hari. Untuk memperkuat stok, Filipina juga tengah mengupayakan pembelian tambahan sekitar satu juta barel minyak.

Status darurat yang berlaku selama satu tahun tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membeli bahan bakar dan produk minyak guna menjamin ketersediaan pasokan yang cukup dan tepat waktu.

Sebagai langkah sementara, Manila juga meningkatkan produksi listrik berbasis batu bara untuk mengatasi tekanan pasokan energi.

Selain itu, Filipina dijadwalkan menerima impor minyak mentah pertama dari Rusia dalam lima tahun terakhir pada pekan ini, setelah memperoleh pengecualian sanksi selama 30 hari dari Amerika Serikat.

Washington sebelumnya juga memberikan pengecualian selama 30 hari untuk pembelian minyak Iran yang sudah berada di laut. Kebijakan tersebut berlaku untuk minyak yang dimuat ke kapal, termasuk tanker yang dikenai sanksi, hingga 20 Maret dan dibongkar paling lambat 19 April.