DPR Diminta Tolak Usulan PMN 2024 untuk BUMN Rp57,9 Triliun

Jakarta: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan suntikan modal Rp57,9 triliun untuk delapan BUMN di 2024. Pakar Kebijakan Publik dan Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat berpendapat usulan tersebut seharusnya ditolak oleh DPR RI karena beban APBN 2023 sudah semakin berat.

"Apalagi, perusahaan BUMN sedang diterpa isu dugaan manipulasi laporan keuangan," kata Achmad Nur Hidayat, dikutip dari Mediaindonesia.com, Kamis, 15 Juni 2023.

BUMN yang akan diberikan penyertaan modal negara 2024 adalah BUMN karya yaitu PT Hutama Karya sebesar Rp10 triliun dan usulan tambahan untuk tiga BUMN Karya sebesar Rp24 triliun yang diharapkan akan cair pada Januari 2024, yaitu untuk restrukturisasi PT Waskita Karya Tbk (WSKT) dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) sebesar Rp8 triliun.

"Padahal BUMN karya sedang dirundung masalah dugaan manipulasi laporan keuangan," kata Achmad.

Dugaan manipulasi laporan keuangan BUMN karya adalah fenomena gunung es di mana perusahaan pelat merah hampir seluruhnya melakukan manipulasi laporan tersebut untuk me-make up financial report agar mendapatkan persetujuan penyertaan modal negara akhir-akhir ini.

"Oleh karena itu sebaiknya pemerintah memerintahkan audit independen terhadap seluruh laporan keuangan BUMN sebagai syarat BUMN dapat menerima penyertaan modal negara," kata Achmad.

Informasi terbaru dari BPKP bahwa BUMN karya PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) telah melakukan pemolesan laporan keuangan sejak 2016. Hal ini menunjukkan sudah enam tahun lebih praktek pemolesan financial report BUMN tidak terendus.

"Untuk antisipasi agar PMN sebesar Rp57,9 triliun tidak disalahgunakan, sebaiknya ide pemberian PMN BUMN untuk 2024 ditunda terlebih dahulu sampai keluar audit independen seluruh BUMN pruden dan tidak ada manipulasi," kata Achmad.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan analisis soal dugaan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero). Temuan sementara manipulasi dilakukan atas persetujuan penuh dari Komisaris dan Jajaran Direksi BUMN karya tersebut.

Ini menunjukan proses pengawasan dan tata kelola BUMN tersebut tidak sehat, padahal Menteri Erick Thohir selalu membawa tema AKHLAK untuk perbaikan tata kelola BUMN. Slogan AKHLAK BUMN tidak menjadi alat efektif untuk mencegah adanya manipulasi laporan keuangan yang dilakukan petinggi dan pengawas BUMN tersebut.

Sedangkan BUMN telah didera banyak kasus seperti kasus Jiwasraya, Asabri, Garuda, dan Krakatau Steel yang kasus tersebut menunjukan perilaku koruptif dari oknum petinggi BUMN memperkaya diri dan kelompoknya.

"Sulit mengatakan BUMN hari ini baik-baik saja," tutup Achmad. (Fetry Wuryasti)