Tiongkok Ancam Balas Rencana Uni Eropa soal Pembatasan Perdagangan

Beijing: Pemerintah Tiongkok memperingatkan akan mengambil tindakan balasan jika Uni Eropa memberlakukan pembatasan perdagangan baru yang menargetkan perusahaan-perusahaan Tiongkok. Hal ini menambah ketegangan antara kedua mitra dagang utama tersebut menjelang rencana dialog ekonomi Tiongkok-Uni Eropa.

Pernyataan tersebut ditegaskan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Tiongkok menanggapi diskusi yang diadakan Komisi Eropa tentang hubungan dengan Tiongkok.

Mengutip Investing.com, Minggu, 31 Mei 2026, Kemendag Tiongkok berharap Uni Eropa mematuhi aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), menjunjung tinggi perdagangan bebas dan persaingan yang adil, serta menentang proteksionisme dan tindakan sepihak.

Kementerian tersebut menyatakan Tiongkok dan Uni Eropa tetap menjadi mitra ekonomi dan perdagangan yang penting, seraya mencatat kedua pihak sedang menjajaki pembentukan mekanisme konsultasi yang mencakup isu-isu perdagangan dan investasi.

"Kami berharap pihak Eropa akan bersedia berkompromi dengan Tiongkok," kata Juru Bicara Kementerian Perdagangan Tiongkok, seraya mendesak kedua pihak untuk mengatasi perbedaan melalui dialog dan konsultasi serta mempromosikan hubungan ekonomi yang stabil.
 

Baca juga: AS Selidiki Pelanggaran HKI Vietnam, Berpotensi Kena Tambahan Tarif

(Ilustrasi aktivitas perdagangan internasional. Foto: Medcom.id)
 

Siap balas langkah 'diskriminatif' Eropa

Namun, Beijing memperingatkan akan menanggapi jika Uni Eropa tetap melanjutkan apa yang mereka sebut sebagai langkah-langkah diskriminatif.

"Jika pihak Eropa bersikeras untuk secara sepihak memperkenalkan instrumen perdagangan baru dan menerapkan pembatasan yang diskriminatif, pihak Tiongkok akan dengan tegas mengambil tindakan balasan dan menerapkan langkah-langkah efektif untuk melindungi kepentingannya sendiri," tegas juru bicara tersebut.

Komentar tersebut muncul ketika Brussel mengambil sikap yang lebih keras terhadap hubungan perdagangan dengan Tiongkok, dengan alasan kekhawatiran tentang akses pasar, subsidi industri, dan keamanan ekonomi.