200 KK Korban Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki Masih Menanti Huntara

Kupang: Sekitar 200 kepala keluarga (KK) korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) belum menempati hunian sementara (huntara) yang dibangun pemerintah pusat. Saat ini baru 105 KK dari total 305 KK yang menempati huntara tersebut.

"Beberapa memang sudah menempati huntara tetapi masih ada yang belum ditempati," kata Bupati Flores Timur, Anton Doni, dikutip dari Antara, Selasa, 3 Februari 2026. 

Dia mengatakan Huntara IV diperuntukkan lebih banyak untuk warga Desa Nobo, yang berjumlah 305 KK. Setelah dibangun pada akhir November 2025, pemerintah daerah Flores Timur sudah membagikan huntara tersebut kepada warga.

"Sehingga sejak 5 Januari 2026 semua sudah bergeser di huntara. Namun masih ada yang belum," jelas Anton.
 

Pemerintah daerah melalui kecamatan dan desa telah mendesak warga untuk menempati huntara yang sudah dibangun. Jika tidak dihuni, terutama saat cuaca ekstrem, hal ini berpotensi menimbulkan banjir dan genangan air di beberapa kopel.

Anton menambahkan bahwa warga enggan menempati huntara karena kondisi hunian yang dibangun tidak sesuai harapan mereka. Warga lebih memilih tinggal di desa karena kondisi rumah mereka dianggap lebih layak.

"Tapi ini bukan alasan utama, harapan kita warga masuk dulu melakukan pembenahan-pembenahan sebagaimana warga pengungsi dari desa lainnya," ungkapnya.


Gunung Lewotobi Laki-laki terpantau dari Pos Pengamatan Gunung Api (PPGA), di Desa Pululera, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). ANTARA/Gecio Viana

Anton juga menambahkan secara lokasi Huntara IV memang rentan terhadap aliran air permukaan dari atas bukit. Namun, beberapa pekerjaan yang sudah dilakukan BPBD dan instansi terkait, seperti pembuatan parit dan penimbunan dengan karung berisi tanah dan pasir, diharapkan bisa mengurangi risiko tersebut.

"Kendala kita memang pada aturan yang tidak membolehkan kita untuk membangun infrastruktur yang agak permanen," ujar Anton.

Di lapangan, ujar dia, pemerintah melihat bahwa inisiatif warga sangat penting dan menentukan. Beberapa warga minta semen untuk pembentukan batas pagar agar air tidak masuk rumah. Selain itu inisiatif untuk buat dinding turap, juga sudah didukung dengan alokasi anggaran yang jelas.