Hamas Bubarkan Badan Pemerintahan Gaza, Buka Jalan bagi Komite Transisi

Gaza: Kelompok pejuang Palestina Hamas mengumumkan pembubaran badan pemerintahan yang selama hampir dua dekade mengelola Jalur Gaza pada Senin, 6 Juli 2026.

Langkah tersebut membuka jalan bagi pembentukan komite teknokrat yang akan mengambil alih pemerintahan sipil di wilayah itu.

Keputusan ini menjadi perubahan politik penting bagi Hamas, yang memerintah Gaza sejak mengambil alih wilayah tersebut dari Fatah pada 2007, setelah memenangi pemilu legislatif Palestina setahun sebelumnya.

Dalam pernyataannya, Kantor Media Pemerintah Gaza menyebut Ketua Komite Darurat Pemerintah Mohammed al-Farra telah mengajukan pengunduran diri sekaligus mengumumkan pembubaran Komite Darurat Pemerintah sebagai bagian dari pelaksanaan kesepakatan transisi pemerintahan.

"Keputusan ini diambil sebagai bentuk keseriusan dalam melaksanakan pengaturan yang telah disepakati dan untuk mempermudah proses transisi administrasi," ujar pernyataan tersebut.

Mengutip Al Jazeera, Selasa, 7 Juli 2026, Hamas menyatakan siap menyerahkan tanggung jawab pemerintahan kepada National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), komite teknokrat yang dibentuk berdasarkan rencana yang didukung Amerika Serikat untuk mengelola pemerintahan sipil di Gaza.

"Hamas telah mengambil langkah baru dengan tidak lagi memimpin Jalur Gaza, guna menghilangkan alasan yang digunakan pendudukan untuk melanjutkan agresi dan perang pemusnahan," kata juru bicara Hamas Hazem Qassem kepada AFP.

Ia menambahkan Hamas berharap NCAG segera dapat memasuki Gaza dan mengambil alih tugas pemerintahan.

Peran Hamas di Gaza

Meski demikian, koresponden Al Jazeera di Gaza, Hani Mahmoud, mengatakan keputusan tersebut tidak berarti Hamas melepaskan peran politik maupun militernya di Gaza. Menurutnya, kelompok itu hanya mundur dari pengelolaan pemerintahan sipil sebagai bagian dari upaya mendorong proses negosiasi.

Ketua NCAG Ali Shaath menyatakan komitenya siap menjalankan tugas setelah seluruh sumber daya dan persiapan yang diperlukan tersedia.

Sementara itu, Nickolay Mladenov, pejabat yang memimpin Board of Peace for Gaza bentukan Amerika Serikat, menyebut keputusan Hamas sebagai langkah penting untuk mempercepat implementasi peta jalan transisi pemerintahan di Gaza.

NCAG hingga kini masih beroperasi di luar Gaza. Sejumlah laporan menyebut komite tersebut belum dapat memasuki wilayah itu karena keberatan dari Israel.

Israel sebelumnya menolak Hamas tetap memerintah Gaza, tetapi juga belum menyetujui pengambilalihan langsung wilayah tersebut oleh Otoritas Palestina yang saat ini menguasai Tepi Barat.

Baca juga:  Hamas dan Mesir Gelar Pertemuan di Kairo, Fokus pada Penghentian Serangan di Gaza