Bobibos Produksi Massal di Timor Leste, Siap Kembali ke RI Jika Diminta Negara

Jakarta: Bahan bakar nabati berbasis jerami, Bobibos, bersiap memasuki tahap produksi massal di Timor Leste. Meski demikian, Bobibos menegaskan tetap membuka peluang untuk kembali diproduksi secara besar-besaran di Indonesia apabila Presiden Prabowo Subianto atau pemerintah memberikan permintaan resmi yang disertai payung regulasi yang jelas.

Pembina Bobibos, Mulyadi, mengatakan kesiapan tersebut merupakan bentuk komitmen sebagai kader partai pemerintah sekaligus anggota DPR RI. Namun, ia menegaskan produksi massal di dalam negeri hanya dapat dilakukan jika jerami telah ditetapkan sebagai bahan baku bioenergi dalam kebijakan nasional.

“Kalau negara meminta, pasti kami siap. Dengan potensi 11,3 juta hektare sawah, bahkan dengan asumsi produksi konservatif, Indonesia bisa menghasilkan sekitar 20 miliar liter per tahun. Itu sangat meringankan masyarakat,” ujar Mulyadi dalam keterangannya, Jumat, 26 Desember 2025.

anggota DPR RI Komisi XI ini menjjelaakan, kebijakan transisi energi nasional baru mengatur bioenergi yang bersumber dari sawit, aren, dan tebu. Jerami belum masuk dalam regulasi tersebut. Kondisi ini membuat Bobibos memilih untuk tidak melakukan produksi dan distribusi massal di Indonesia, meskipun teknologi telah siap digunakan.

“Kami kader partai pemerintah. Kami harus memberi contoh ketaatan pada regulasi. Tidak mungkin kami memproduksi dan mendistribusikan secara massal tanpa aturan uji ketahanan, sertifikasi, dan standar keselamatan,” kata dia.

Di tengah keterbatasan regulasi dalam negeri, Timor Leste justru menjadi negara pertama yang secara konkret merealisasikan penggunaan Bobibos. Setelah penandatanganan nota kesepahaman (MoU), Bobibos bersama mitra setempat menyusun perjanjian kerja sama lanjutan yang mencakup rencana aksi, kerangka waktu, penanggung jawab, hingga kebutuhan produksi.

Dukungan Timor Leste

Pemerintah Timor Leste memberikan dukungan penuh berupa fasilitas pabrik serta lahan bahan baku seluas 25.000 hektare. Untuk tahap awal, sekitar 5.700 hektare telah disiapkan. Kapasitas produksi masih dalam pembahasan karena bergantung pada volume yang disepakati, ketersediaan bahan baku, serta pembangunan mesin produksi.

“Target kami paling lambat Februari sudah produksi, tapi kami upayakan Januari sudah mulai. Produksi perdana akan diluncurkan langsung oleh pemerintah Timor Leste,” ujar Mulyadi.

Ia menambahkan, pengembangan Bobibos di Timor Leste telah diketahui Presiden Prabowo Subianto melalui jalur komunikasi partai dan pemerintahan. Menurutnya, komunikasi dilakukan secara berjenjang dan sesuai dengan etika organisasi.

“Dalam konteks partai, saya sudah melapor ke pembinaan partai, Dewan Pembina, dan unsur pimpinan lainnya. Dalam konteks legislasi, kami juga sudah menyampaikan ke pimpinan DPR, ketua dan wakil ketua komisi terkait, hingga kementerian teknis. Dengan begitu, saya yakin Pak Presiden mengetahui perkembangan ini,” katanya.

Menanggapi polemik kerja sama Bobibos dengan proyek Lembur Pakuan yang sempat ramai di media sosial dan dikaitkan dengan Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM), Mulyadi menegaskan bahwa dari sisi Bobibos seluruh kesiapan telah dipenuhi.

Ia menyebut Bobibos telah mengirimkan 42 ton bahan bakar setara sekitar 210 ribu liter, lengkap dengan mesin dan peralatan pendukung. Keterlambatan realisasi di lapangan, menurutnya, disebabkan kesiapan lokasi dari pihak mitra yang belum rampung.

“Bukan kami yang tidak siap. Bahkan Pak Gubernur sudah mengklarifikasi bahwa tempatnya memang belum selesai dan ditargetkan siap Januari. Dari sisi kami, mesin dan bahan sudah siap,” ujarnya.

Mulyadi juga mengungkapkan bahwa setelah Bobibos menjadi perhatian publik, pihaknya telah didatangi Kementerian ESDM dan Pertamina untuk menggelar rapat teknis membahas potensi pengembangan. Namun, keputusan negara terkait sumber bioenergi membuat Bobibos belum dapat masuk dalam skema transisi energi nasional.

Karena itu, Bobibos memilih melangkah melalui kerja sama business to business (B2B) di Timor Leste dengan sepengetahuan dan koordinasi internal partai serta pejabat terkait.

“Ini bukan meninggalkan Indonesia. Ini solusi energi untuk dunia. Kalau suatu saat Indonesia mengundang kami kembali dengan regulasi yang jelas, kami akan pulang dengan senang hati,” pungkasnya.