Panduan Cek BLT Kesra Rp900 Ribu, Syarat dan Jadwal Pencairan 2025

Jakarta: Pemerintah melanjutkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) senilai Rp900 ribu untuk periode November-Desember 2025. Bantuan sosial ini diberikan secara rapel tiga bulan (Rp300.000/bulan) dan menyasar lebih dari 35 juta keluarga. Berikut panduan lengkapnya:

Syarat penerima

Berikut kriteria masyarakat yang akan menerima BLT kesra:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) dengan e-KTP dan KK valid
2. Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
3. Masuk kategori Desil 1–4 (sangat miskin hingga rentan miskin)
4. Bukan ASN/TNI/Polri
5. Tidak menerima bantuan ganda yang melanggar aturan

Cara cek penerima

Untuk mengecek BLT Kesra dapat dilakukan melalui dua cara, berikut panduan lengkapnya:

1. Via website kemensos

• Buka cekbansos.kemensos.go.id
• Pilih provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa
• Masukkan nama lengkap sesuai KTP
• Ketik kode verifikasi
• Klik "CARI DATA"

(Ilustrasi. Foto: Dok istimewa)

2. Aplikasi Cek Bansos

• Buka aplikasi dan login
• Pilih "Buat Akun" jika baru pertama kali
• Isi data: nama, NIK, alamat, email, dan password
• Unggah foto diri dan KTP
• Verifikasi email
• Cek status di menu Profil

Jadwal pencairan

Untuk jadwal pencairannya, BLT dapat diambil di Kantor Pos mulai 20 Oktober 2025 hingga akhir periode penyaluran, sementara pencairan melalui Bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN dilakukan sekitar satu minggu setelah distribusi di Kantor Pos.

Penerima diimbau memastikan data KTP dan KK sudah diperbarui, menggunakan fitur “Usul Sanggah” jika terdapat ketidaksesuaian data, serta melakukan pengecekan secara berkala karena status dapat berubah. Informasi yang lebih akurat juga bisa diperoleh melalui pendamping sosial di desa atau kelurahan.

Jika terdaftar sebagai penerima, masyarakat dapat memeriksa saldo langsung melalui ATM menggunakan KKS untuk penyaluran via Bank Himbara, atau mendatangi Kantor Pos dengan membawa surat undangan, KTP asli, dan KK.

BLT Kesra sebesar Rp900 ribu ini merupakan bagian dari program perlindungan sosial pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, sehingga masyarakat diimbau mengakses informasi hanya melalui saluran resmi dan tetap waspada terhadap upaya penipuan yang meminta data pribadi. (Muhammad Adyatma Damardjati)