Sumbar Butuh Rp21,44 Triliun untuk Pemulihan Pascabencana

Padang: Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) membutuhkan anggaran sebesar Rp21,44 triliun untuk memenuhi kebutuhan pemulihan pascabencana di 16 kabupaten dan kota yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November 2025.

“Secara keseluruhan total kebutuhan pascabencana tercatat Rp21,44 triliun,” ujar Gubernur Sumbar Mahyeldi di Kota Padang, Jumat, 16 Januari 2026.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi saat diwawancarai di Kota Padang. ANTARA/Muhammad Zulfikar

Mahyeldi menjelaskan, anggaran tersebut akan dipenuhi secara bertahap dan terencana agar proses rehabilitasi serta rekonstruksi berjalan tepat sasaran. Berdasarkan kewenangan, kebutuhan anggaran terbagi dalam tiga tingkatan pemerintahan.

Sebesar Rp7,65 triliun atau 37,51 persen menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Sumbar memiliki porsi Rp3,36 triliun atau 15,69 persen. Adapun bagian terbesar berada pada pemerintah kabupaten dan kota dengan nilai Rp10,42 triliun atau 48,60 persen.

“Pembagian ini menunjukkan peran dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan dalam pemulihan setelah bencana,” kata Mahyeldi.

Dari sisi sektor, kebutuhan terbesar dialokasikan untuk pemulihan infrastruktur senilai Rp17,06 triliun. Selanjutnya sektor permukiman Rp1,44 triliun, sektor ekonomi Rp1,10 triliun, kebutuhan lintas sektor Rp1,19 triliun, dan sektor sosial Rp0,64 triliun.

Mahyeldi menegaskan data tersebut menjadi gambaran utuh mengenai kebutuhan pascabencana, baik dari sisi total, kewenangan, maupun sektoral. Pemerintah daerah bersama bupati dan wali kota terus berupaya mempercepat pemulihan agar dampak sosial dan ekonomi tidak semakin meluas.

“Pemulihan harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan tepat sasaran demi mengembalikan kehidupan masyarakat Sumbar,” ujar eks Wali Kota Padang itu.