Pemerintah Andalkan WtE demi Wujudkan Ekonomi Sirkular Pengelolaan Sampah

Jakarta: Pemerintah memilih pengembangan waste to energy (WtE) sebagai salah satu strategi penanganan sampah nasional karena dinilai mampu mengubah limbah menjadi sumber daya yang memiliki nilai ekonomi. Pendekatan tersebut juga menjadi bagian dari penerapan ekonomi sirkular (circular economy) yang kini berkembang di berbagai negara.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Mohammad Jumhur Hidayat mengatakan sampah tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan sebagai sumber energi maupun bahan baku yang dapat dimanfaatkan kembali melalui proses daur ulang dan penggunaan ulang.

"Yang diciptakan sekarang dan ini sudah menjadi pengetahuan dunia juga, yaitu menciptakan circular economy. Jadi sampah itu sebenarnya sumber energi, atau bisa menjadi sumber apa pun, bisa di-reuse, recycle, dan sebagainya," kata Jumhur dalam acara Waste to Energy Talks 2026 yang diselenggarakan Metro TV di Melati Glass House, Plataran Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026.

Menurut dia, penerapan ekonomi sirkular akan menciptakan aktivitas ekonomi baru dari pengelolaan sampah. Dengan sistem yang dikelola secara optimal, biaya pengelolaan sampah dapat ditekan, bahkan berpotensi menghasilkan nilai tambah bagi pemerintah maupun masyarakat.

"Artinya, kalau dikelola dengan baik, tidak perlu ada pengeluaran untuk mengelola sampah. Bahkan, kita bisa mendapatkan manfaat dari keberadaan sampah," ujar dia.
 

(Ilustrasi tumpukan sampah yang siap diolah menjadi energi listrik. Foto: dok Istimewa)
 

Terapkan fleksibilitas pengelolaan sampah sesuai kondisi setempat

Meski demikian, Jumhur menegaskan penerapan teknologi waste to energy tidak dapat disamaratakan di seluruh wilayah Indonesia. Menurutnya, terdapat daerah yang belum memenuhi skala ekonomi sehingga pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik tidak efisien.

Ia mencontohkan wilayah kepulauan kecil yang memiliki volume sampah relatif rendah. Untuk daerah seperti itu, pemerintah akan menerapkan metode pengelolaan sampah yang disesuaikan dengan kondisi setempat tanpa berorientasi pada keuntungan ekonomi.

"Walaupun tidak harus seperti itu. Ada daerah-daerah tertentu yang skala ekonominya tidak memenuhi. Misalnya di pulau-pulau kecil yang tersebar, sampah di sana akan diselesaikan dengan cara tertentu tanpa harus mengharapkan keuntungan dari situ," jelas dia.

Menurut Jumhur, pendekatan yang fleksibel tersebut diperlukan agar penanganan sampah tetap efektif di seluruh daerah, baik di kawasan perkotaan yang memiliki volume sampah besar maupun di wilayah terpencil dengan karakteristik yang berbeda.